20.000 Pekerja Hotel di Jawa Timur Dirumahkan

Thursday, 21 May 15   3 Views   0 Comments   Venue
“Sejak Desember 2014 hingga sekarang, ada sekitar 20.000 pekerja hotel yang dirumahkan di Jawa Timur. Itu akibat dari adanya larangan lembaga pemerintahan untuk mengadakan meeting di hotel,” ungkap Handoyo, Kabid Produk Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, di sela-sela acara Indonesia Corporate Meeting & Incentive Travel Fair (ICMITM) 2015 di Surabaya.

“Selain frekuensi meeting lembaga pemerintahan yang menurun, jumlah hunian hotel di Jawa Timur juga menurun antara 30 persen hingga 40 persen. Jadi, hotel yang tadinya memiliki tingkat hunian 90 persen, turun menjadi tinggal 5 persen,” kata Handoyo.

Sudah merupakan rahasia umum bahwa pemasukan terbesar sebuah hotel kebanyakan dari penjualan makanan dan minuman beserta penyewaan ruang meeting, bukan dari tingkat keterisian kamar.

“Kamar di hotel kami memang tingkat okupansinya cukup tinggi, tapi keuntungannya sedikit sekali. Pemasukan paling besar datang dari f&b,” ungkap Heru Eko Saputro, Director of Sales Garden Permata Hotel Bandung, yang juga menjadi seller dalam Indonesia Corporate Meeting & Incentive Travel Fair (ICMITM) 2015 di Surabaya. “Karena itulah sekarang kami menyasar korporat-korporat untuk mengadakan meeting di hotel kami,” lanjut Heru.

Namun, ada sedikit angin surga bagi industri hotel setelah Menteri PAN-RB mengeluarkan permenPAN-RB No. 6 tahun 2015 pada tanggal 1 April 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur. Melalui peraturan menteri tersebut, lembaga pemerintahan mulai dibolehkan untuk mengadakan meeting di luar kantor dengan kriteria tertentu.

Kriteria pertama adalah pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus-menerus (simultan) sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.

Kriteria kedua adalah tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/ instansi pemerintah di wilayah tersebut sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.

Kriteria ketiga, lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor harus memiliki hasil yang jelas yang dibuktikan berupa transkrip hasil rapat, notulensi rapat, laporan, dan daftar hadir peserta rapat.