Hugua: “Indonesia Butuh Bupati Gila!”

Thursday, 24 March 16   0 Views   0 Comments   Venue

Pada 5-7 September 2015, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjamu 176 kepala daerah dari 15 negara dalam Pertemuan Internasional Kepala Daerah se-Asia Pasifik. Diinisiasi oleh United Cities and Local Governments (UCLG) Asia Pasifik, event tersebut menjadi bukti kesiapan Wakatobi menyelenggarakan pertemuan berskala internasional.

Adalah Hugua, Bupati Wakatobi, sosok yang meyakinkan publik internasional untuk memboyong pertemuan ke kawasan seluas 823 kilometer persegi tersebut. Lelaki 53 tahun itu memang tercatat sebagai satu dari 40 kepala daerah yang tergabung dalam United Nation Advisory Committee Local Authority (UNACLA). Lembaga itu merupakan utusan UCLG dalam mengurusi isu perkotaan dan menjadi rekan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hugua mengaku, terlibat aktif dalam sejumlah lembaga internasional merupakan upayanya untuk mempromosikan Wakatobi. Selain bergabung dengan UNACLA, dia juga dipercaya menjadi Ketua Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fishery and Food Security Maritime Local Government Network (CTI-LGN). Dalam lembaga itu, Indonesia bergabung dengan Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.

Lahir dari keluarga pelaut membuat kehidupan Hugua lekat dengan dunia bahari. Tak heran dia mendukung langkah Presiden Joko Widodo menjadikan maritim sebagai poros utama pembangunan. “Faktanya, kantong-kantong kemiskinan di negara ini ada di daerah pesisir. Selama ini, orientasi pembangunan pemerintah adalah pertanian dan peternakan, bukan maritim. Saya percaya, bangsa ini bisa besar ketika pemerintah menaruh perhatian pada pengembangan maritim,” katanya.

Di periode kedua masa kepemimpinannya, Hugua semakin berambisi menjadikan Wakatobi sebagai destinasi bahari andal di Indonesia. Kepada wartawan VENUE, Siska Maria dan Erwin Gumilar, dia berbagi kisah seputar pengalamannya mengembangkan Wakatobi.

Ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata awal tahun 2015, bagaimana perkembangan Wakatobi saat ini?

Sebelum menjadi KEK, Wakatobi terlebih dahulu ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di era Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. Kala itu (sekitar tahun 2013), ada 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakatobi resmi berstatus KEK bidang Pariwisata.

Pada dasarnya, status itu berdampak positif kepada investasi pariwisata lokal. Saya mencatat, sekitar 80 persen investor hospitality di Wakatobi digerakkan oleh pasar lokal. Mereka umumnya menyewakan peralatan menyelam dan menyewakan kamar kepada wisatawan. Investor asing hanya mengambil komposisi 20 persen, itu pun sifatnya joint venture (perusahaan patungan dengan investor lokal).

Saya akui, jumlah kamar hotel di Wakatobi masih sangat terbatas, sekitar 500 kamar. Melihat tren kunjungan wisata yang terus tumbuh dalam satu dekade terakhir, maka target saya adalah mendatangkan investor untuk membangun hotel mewah. Selain Al Jumeirah Group yang saat ini tengah menggarap pengembangan resor mewah di Wangi-Wangi, saya berharap akan ada investor asing lain lagi yang masuk.

Memancing investasi tentu harus ada privilege. Apa yang Anda tawarkan?

Pada dasarnya, ada tiga hal yang membuat pemilik modal tertarik untuk berinvestasi. Pertama, destinasi itu memiliki iklim politik kondusif. Kedua, birokrasi perizinan yang ramping. Selama ini, Indonesia terkenal dengan perizinan berbelit. Itu kenapa saya berani menjamin perizinan di Wakatobi hanya membutuhkan waktu tiga hari. Jangan mempersulit investor kalau memang proyek yang mereka tawarkan laik dan berkelanjutan. Satu lagi, jangan ada pungutan biaya tidak jelas kepada calon investor.

Ketiga, aksesibilitas yang mapan. Untuk syarat ketiga ini, harus mau diakui ini permasalahan klasik yang selalu terjadi di Indonesia, terutama di kawasan Indonesia Timur. Wakatobi dahulu juga terbentur dengan persoalan aksesibilitas. Diperlukan waktu dua hari dari Jakarta menuju Wakatobi karena tidak ada bandara. Padahal, posisi kami strategis, potensi bahari juga besar. Kalau begini, wisatawan akan susah masuk.

Itu alasan Anda membangun Bandara Matahora?

Ya, ketika menjabat medio 2006, Wakatobi masih minim infrastruktur. Kabupaten ini kecil, luasnya hanya 19.200 kilometer persegi dengan 97 persen area didominasi perairan. Permasalahan Wakatobi banyak, mulai dari kemiskinan hingga minimnya infrastruktur. Kalau berbicara infrastruktur tak melulu tentang jalan, tapi juga ada bandara, telekomunikasi, energi, sanitasi, dan air bersih di dalamnya.

Saya optimistis, begitu aksesibilitas dibuka akan ada perubahan. Maka pada 2006 saya memulai pembangunan Bandara Matahora di Pulau Wangi-Wangi dengan investasi mencapai Rp100 miliar. Karena memang tidak ada dukungan dana dari (pemerintah) pusat, maka investasi pengembangan bandara sepenuhnya mengandalkan APBD. Banyak orang yang bilang saya gila. Namun, saya jawab, Indonesia memang harus memiliki bupati-bupati gila untuk memajukan daerah!

Faktanya, kami tidak bisa bergantung pada APBN untuk mengembangkan Wakatobi. Jatah APBN yang sampai ke kabupaten hanya 30 persen, itu pun dibagi untuk 600 bupati di seluruh Indonesia. Kalau saya hitung lagi, dari 30 persen itu yang masuk ke Wakatobi hanya dua persen. Kalau bupati tidak berpikiran out of the box, dapat dipastikan daerah tidak akan berkembang. Itu kenapa saya katakan, kepala daerah itu harus berpikir global namun bertindak lokal.

Perlu waktu dua tahun hingga kami bisa mengoperasikan bandara itu pada tahun 2008 dan menyerahkan pengelolaannya kepada Kementerian Perhubungan sejak 17 November 2015. Saat ini, Matahora mengalami sejumlah perbaikan, seperti penambahan panjang landasan pacu hingga 2.100 meter. Tujuannya, untuk menjadikan bandara ini sebagai hub di kawasan Indonesia Timur mengingat Bandara Hasanuddin di Makassar dan Ngurah Rai, Bali, sudah terlalu padat.

Dampak Matahora terhadap perekonomian lokal?

Cukup besar. Kunjungan wisatawan naik, perekonomian pun perlahan membaik. Kalau mau dibandingkan, tahun 2006 ketika kami memulai proyek ini hanya ada 1.500 wisatawan berkunjung ke Wakatobi dan naik menjadi 15.000 wisatawan pada tahun 2013. Tahun ini, kami targetkan 17.000 wisatawan datang ke Wakatobi.

Anda juga tampaknya berambisi merebut pasar yacht?

Ada dua alasan kami mengembangkan marina. Pertama, Wakatobi berada di antara Laut Banda dan Laut Flores yang membuat kami menjadi kawasan persilangan antara Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Australia. Kalau melihat konteks Tol Laut yang dikembangkan Presiden, nantinya kapal-kapal yang menuju Manado, Ambon, dan Papua akan singgah ke Wakatobi. Ini posisi strategis yang harus kami manfaatkan. Kedua, dalam 13 tahun terakhir Wakatobi menjadi titik persinggahan ribuan yacht peserta Sail Indonesia. Saya sering disindir karena tidak memiliki dermaga yang layak untuk tempat bersandar kapal.

Proyek ini meliputi pengembangan marina seluas 300 hektare dengan daya tampung mencapai 300 kapal. Dimulai sejak tahun 2013, pembangunan marina melalui tiga tahap dengan total investasi mencapai Rp5 miliar. Pada tahap I, pengembangan dermaga difokuskan pada pembangunan pemecah ombak dilanjutkan turap pelindung dermaga. Sementara tahap III baru dimulai tahun ini dengan fokus proyek pembangunan jembatan dan sandaran yacht.

Perkembangannya sejauh mana?

Sudah 70 persen. Sebenarnya sudah bisa digunakan untuk memarkir yacht. Selama Sail Tomini 2015, saya proyeksikan 100 yacht bersandar di Wakatobi.  

Hitung-hitungan kontribusi marina untuk Wakatobi bagaimana?

Proyeksi saya begini. Apabila nanti beroperasi penuh, ditargetkan ada 70-150 yacht singgah ke Wakatobi di tahun pertamanya. Apabila diambil rata-rata yacht yang singgah mencapai 100 kapal per tahun dan satu kapal minimal membawa lima orang dengan spending Rp3 juta per orang dan masa tinggal 10 hari, maka kontribusi langsung marina mencapai Rp15 miliar. 

Bandara dan dermaga sudah dibangun, rencana selanjutnya?

Nah, ketika infrastruktur sudah mapan, saatnya memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menarik wisatawan. Solusi saya, gelar event, sebab event memungkinkan Anda untuk mendatangkan banyak orang ke suatu tempat dalam satu waktu. Ini dampaknya besar terhadap perekonomian lokal. Saya beri contoh Sail Wakatobi Belitong (SWB) yang digelar pada Juli-Agustus 2011 dengan dampak ekonomi sekitar Rp1,2 triliun kala itu. Ada 107 kapal pesiar dari 16 negara yang mengarungi 21 kabupaten/kota di Indonesia. Ketika event ini digelar, sejumlah perusahaan telekomunikasi membangun BTS mereka di Wakatobi diikuti pengembangan pembangkit listrik. Ini tentu menguntungkan kami karena infrastruktur telekomunikasi dan energi berkembang. Selain Sail Indonesia, kami juga menggelar Wakatobi Wave pada 22-28 November 2015 yang ditargetkan menarik 10.000 peserta.

Sejauh ini apa tantangan pengembangan pariwisata di Wakatobi?

Kalau pertanyaan ini diajukan sembilan tahun lalu, saya akan jawab infrastruktur. Namun, saat ini, tantangan terbesar kami adalah bagaimana mematangkan masyarakat. Untuk tenaga kerja perhotelan misalnya, masih harus didatangkan dari luar Wakatobi. Saya akui, pekerjaan rumah terberat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. Karena itu, kami memberikan pelatihan perhotelan setiap tahun, meliputi pelayanan, manajemen, hingga kreasi kuliner. Kami juga bekerja sama dengan British Council dan Bank Mandiri untuk mengembangkan wisata budaya Suku Bajo. Saya ingin lebih mendorong penduduk lokal untuk menjadi pemain utama di Wakatobi.

Harapan Anda ke depan?

Kita patut mengapresiasi pemerintah yang menganggarkan dana promosi yang besar untuk pariwisata. Namun, itu saja tidak cukup. Kementerian Pariwisata perlu menggandeng kementerian strategis lainnya dan BUMN untuk bisa bekerja lebih masif, misalnya dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan jalan dan bandara. Dengan PLN dan Pertamina untuk pengembangan energi, dan dengan Pelni untuk membawa wisatawan ke Wakatobi. Apabila sinerginya apik, destinasi bahari tentu akan lebih mudah berkembang.

Penulis: Siska Maria Eviline