Fenomena ini mendorong sektor pariwisata untuk tidak hanya fokus pada promosi destinasi, tetapi juga membangun narasi, kedekatan, dan kepercayaan di ruang digital. Sebab, di tengah banjir informasi yang tersedia setiap saat, wisatawan membutuhkan lebih dari sekadar rekomendasi. Mereka membutuhkan sumber yang dapat dipercaya.

Sebagai respons terhadap perubahan perilaku wisatawan tersebut, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengembangkan Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia (MaiA), sebuah platform kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan situs indonesia.travel. Kehadiran MaiA menjadi bagian dari transformasi digital pariwisata nasional sekaligus mendukung program Tourism 5.0 yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau pasar secara lebih efektif.

Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, menegaskan bahwa pemanfaatan AI bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Menurutnya, AI telah menjadi fondasi baru dalam menciptakan pengalaman wisata yang lebih personal, efisien, dan berbasis data.

MaiA dirancang untuk mendampingi wisatawan pada setiap tahapan perjalanan, mulai dari mencari inspirasi destinasi, merencanakan perjalanan, melakukan pemesanan, menikmati pengalaman wisata, hingga membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain. Selain membantu wisatawan, platform ini juga menjadi sumber data penting bagi pemerintah untuk memahami perilaku dan preferensi pasar secara lebih rinci.

Dalam tujuh bulan sejak diluncurkan pada November 2025, MaiA mencatat sekitar 60 persen penggunanya berasal dari pasar domestik dan 40 persen dari mancanegara. Wisatawan dari Tiongkok, Singapura, dan Jerman menjadi kelompok pengguna internasional yang paling dominan. Data tersebut memberikan gambaran yang lebih cepat dan mendalam dibandingkan metode survei konvensional.

Perubahan juga terjadi pada cara informasi pariwisata disebarkan dan dikonsumsi. Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Komunikasi Publik dan Media, Apni Jaya Putra, menjelaskan bahwa aktivitas digital masyarakat saat ini dikendalikan oleh sistem big data dan algoritma. Setiap pencarian, klik, hingga interaksi di media sosial membentuk profil pengguna yang kemudian menentukan informasi apa yang muncul di layar mereka.

Dalam konteks pariwisata, algoritma berperan besar dalam menentukan destinasi mana yang terlihat, paket wisata yang direkomendasikan, hingga narasi yang paling sering muncul di ruang digital. Kondisi ini membuat persaingan promosi destinasi semakin ketat karena perhatian wisatawan diperebutkan oleh berbagai platform global.

Namun, teknologi saja tidak cukup. Brand Strategist dan Founder Konner Advisory, Silih Agung Wasesa, menilai bahwa keberhasilan pemasaran tetap bergantung pada kekuatan narasi. Menurutnya, pengalaman dan cerita yang relevan jauh lebih efektif dalam membangun citra destinasi dibandingkan sekadar iklan atau promosi masif.

Pandangan serupa disampaikan COO ARTOTEL Group, Eduard Rudolf Pangkerego. Ia mengakui bahwa AI membantu industri hotel memahami perilaku tamu dan menyusun strategi pemasaran yang lebih presisi. Meski demikian, unsur terpenting dalam industri hospitality tetaplah pengalaman, rasa, dan sentuhan manusia.

Di era AI, teknologi memang mempercepat distribusi informasi dan membantu memahami kebutuhan wisatawan dengan lebih akurat. Namun pada akhirnya, kepercayaan tetap dibangun melalui pengalaman nyata dan interaksi antarmanusia. Karena itu, masa depan pariwisata Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan manusia dalam membangun narasi, menghadirkan pengalaman berkualitas, dan menjaga kepercayaan wisatawan.

Jumlah wisatawan nasional (wisnas) atau orang Indonesia yang pelesiran ke luar negeri mencapai 8.342.126 orang (Jan-Nov 2025) atau meningkat sekitar 2,53 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Malaysia menjadi destinasi tujuan utama, kemudian disusul Arab Saudi, Singapura, Tiongkok, dan Thailand. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan jumlah wisnas itu, antara lain dipicu oleh gencarnya promosi yang dilakukan oleh banyak negara, dan biaya tiket pesawat yang lebih murah.

Berdasarkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) rerata seorang wisnas menghabiskan biaya US$ 1.819 atau sekitar Rp29,1 juta per perjalanan. Apabila dikalikan dengan jumlah wisnas, maka biaya yang dihabiskan orang Indonesia ketika pelesiran ke luar negeri mencapai lebih US$ 15 miliar atau sekitar Rp242,7 triliun.    

Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang bertandang ke Indonesia berdasarkan catatan BPS mencapai 13,9 juta (Jan-Nov 2025), naik sekitar 10,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Adapun rerata pengeluaran wisman ketika bertandang ke Indonesia hanya menghabiskan sekitar US$ 1.391 atau sekitar Rp22,2 juta per perjalanan. Apabila dikalkulasikan, total biaya yang dikeluarkan wisman selama berkunjung ke Indonesia mencapai US$19,4 miliar atau sekitar Rp311 triliun. 

Pada awal tahun 80an, wisatawan yang bertandang ke Indonesia hanya berkisar 700 ribuan dengan pendapatan devisa sekitar US$ 519 juta. Meskipun tak besar, pemerintahan saat itu meyakini, jika dikelola dengan baik, pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan devisa yang bisa diandalkan. 

Kemudian, lahirlah Undang-Undang Pariwisata No. 9 Tahun 1990, yang memperkuat kerangka hukum pengembangan sektor pariwisata sebagai komoditas ekonomi yang strategis. Tak lama, di bawah komando Joop Ave, Indonesia meluncurkan kampanye pariwisata terpadu bertajuk Visit Indonesia Year 1991. Ini merupakan langkah perdana Indonesia mempromosikan destinasi pariwisata secara masif di ranah global. 

Program Visit Indonesia Year 1991 terbilang efektif meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Tercatat pada 1992, jumlah turis yang berkunjung mencapai 3 juta turis dengan perolehan devisa sebesar US$ 3 miliar. Pendapatan devisa pariwisata itu terbilang besar. Pasalnya cadangan devisa Indonesia saat itu hanya US$12 miliar.   

Kemudian, jika akumulasikan, pertumbuhan sektor pariwisata dari periode 1984 hingga 1992 mencapai lebih dari 300 persen. Untuk kunjungan wisatawan, dari 700 ribu naik menjadi 3 juta wisatawan mancanegara. Sedangkan, perolehan devisa dari US$ 519,7 juta naik menjadi US$ 3 miliar. 

Alih-alih dunia bergejolak. Krisis ekonomi mulai menghampiri beberapa negara, tak terkecuali Indonesia yang dilanda krisis pada 1997/1998. 

Pada 2002, pariwisata Indonesia kembali dirundung duka. Bom meledak di Bali, yang ketika itu telah menjadi magnet utama pariwisata Indonesia. Kejadian itu membuat pariwisata, terutama di Bali, mati suri. 

Kejadian serupa terulang pada 2005. Bom Bali 2 kembali meledak. Alhasil, pamor Bali sebagai destinasi pariwisata dunia makin meredup. 

Hampir dua dekade kemudian, program Visit Indonesia Year kembali dijalankan pada 2008. Jero Wacik, Menteri Pariwisata saat itu memanfaatkan momentum 100 Tahun Kebangkitan Nasional untuk kembali membesarkan sektor pariwisata. 

Anggaran untuk mempromosikan program tersebut mencapai Rp200 miliar. Adapun target kunjungan wisatawan yang ditetap sebanyak 7 juta turis dengan perolehan devisa mencapai US$ 7 miliar. Meskipun realisasinya hanya berhasil mencapai 6,4 juta wisatawan negara, tapi perolehan devisa berhasil mencapai US$ 7,5 miliar. 

Kini, terdengar kabar bahwa Kementerian Pariwisata akan kembali menjalankan program Visit Indonesia 2027. Ditengarai program itu masuk dalam salah satu flagship program kementerian pada 2026. 

Sementara itu, pada tahun 2026 ini Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 17 juta, pergerakan wisatawan nusantara 1,18 miliar perjalanan, dan membukukan pendapatan devisa sebesar US$ 24 miliar. 

Minat korporat mengadakan program incentive travel ke Raja Ampat mulai tumbuh. Dari jumlah wisatawan yang bertandang ke Raja Ampat, sekitar 10-15 persen merupakan grup incentive trip.

“Gambaran secara umum, sekitar 10-15 persen merupakan incentive group. Mayoritas perusahaan lokal dari Jakarta,” kata Yulius Ricky Soeharto Ketua DPD ASITA Papua Barat Daya.

Ricky juga mengaku, perusahaannya banyak menangani permintaan program incentive travel, dan bisa dibilang merupakan target market utamanya. “Kebetulan market saya ke incentive travel, sekitar 30-40 persen itu incentive travel,” katanya. 

Berdasarkan pengalamannya, rerata program incentive travel yang ditanganinya diikuti 20 orang per grup. Program utama adalah living on board (LOB) selama beberapa hari, dan mengunjungi beberapa destinasi di Raja Ampat semisal Wayag, Pianemo, dan Telaga Bintang.   

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, jumlah kunjungan wisatawan pada 2024 mencapai 33.277 orang, yang terdiri dari 24.934 wisatawan mancanegara, dan sisanya 8.343 wisatawan domestik. 

Tahun 2025, berdasarkan data sementara, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 38 ribu turis. “Sementara datanya 38 ribu, tapi saya yakin akan lebih dari itu,” kata Ricky. 

Tarif tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat No.34 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, yang dikeluarkan pada akhir tahun 2025. Dalam peraturan itu juga dijelaskan bahwa pendapatan dari tarif itu akan dialokasikan sebanyak 60 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), 15 persen untuk spot wisata di masing-masing kampung, dan 25 persen untuk operasional pengawasan semisal patroli, rehabilitasi terumbu karang, dan pengelolaan sampah.

Menurut Yulius Ricky Soeharto Ketua DPD ASITA Papua Barat Daya, sebenarnya tujuan peraturan itu baik, tapi di lapangan ada beberapa tantangan yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat. 

“Sekarang ini masih ada iuran di masing-masing spot. Kalau ini terlaksana dan berjalan sesuai peraturan, tidak ada iuran lagi, malah menguntungkan. Tapi apakah bisa? Kuncinya kesepakatan Pemda dengan masyarakat adat,” kata Ricky. 

Karena peraturan ini baru dikeluarkan pada akhir tahun 2025, menurut Ricky ketaatan untuk menerapkannya belum terlihat. “Sementara, sekarang ini masih double. Tarif kita bayar naik, dan di spot kita bayar juga,” katanya. 

Ricky juga mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan tarif tersebut sebaiknya diimbangi dengan peningkatan fasilitas penunjang kegiatan wisata di Raja Ampat. Jadi ada feed back yang dirasakan ketika wisatawan harus membayar lebih.

Pada acara Ekraf Annual Report (EAR) 2025, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan, kebangkitan sektor ini adalah hasil dari kolaborasi dan program akselerasi yang sistemik, serta menjadi fondasi pencapaian visi pemerintahan.

“Ekonomi kreatif bukan lagi sekadar potensi, melainkan tambang baru yang tumbuh dari daerah dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi. Data dan kolaborasi yang kuat akan memastikan kebijakan kami tepat sasaran dan berdampak luas,” ujarnya pada acara EAR 2025 di Thamrin Nine Ballroom, 22 Desember 2025.

Data kinerja yang dipaparkan pada EAR menunjukkan tren positif: nilai ekspor ekraf Januari-Oktober 2025 mencapai 26,68 miliar dolar AS atau setara 11,96% dari total ekspor nonmigas nasional, realisasi investasi triwulan III tercatat Rp132,04 triliun (107% dari target RPJMN 2025), serta jumlah tenaga kerja mencapai 27,4 juta orang. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang dituangkan pada Asta Cita ketiga dan kelima.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB sektor ini pada 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun atau 7,28% dari PDB nasional melebihi pertumbuhan PDB nasional 5,03% angka yang menegaskan peran nyata ekraf dalam perekonomian. Menteri Ekraf menegaskan momentum ini sebagai titik tolak penguatan lebih lanjut.

“Dalam kurun waktu setahun terakhir, Ekraf mencatatkan kemajuan kelembagaan dengan bertambahnya 19 provinsi dan puluhan kabupaten/kota yang membentuk dinas/komite ekraf. Selain itu, puluhan kerja sama strategis dengan mitra nasional dan internasional telah ditandatangani. Angka-angka tersebut menjadi bukti ekonomi kreatif mampu menjadi mesin baru pertumbuhan yang di mulai dari darah dan tolok ukur implementasi Asta Ekraf kerangka strategi 8 klaster yang mengarahkan kebijakan dari aspek data, talenta, infrastruktur, hingga komersialisasi kekayaan intelektual,” ujar Teuku.

Kementerian Ekraf sepanjang 2025 telah melakukan berbagai program dalam menguatkan fungsi dan peran sebagai akselerator hingga pembuat kebijakan. Program tersebut mulai dari dialog kreatif Tekoteh (Temu Komunitas Talenta Ekraf), Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045, Desa Kreatif, Emak-Emak Matic / GenMatic, sampai Wonder Voice of Indonesia. Program-program ini dirancang untuk memperkuat hulu-hilir nilai tambah, membuka akses pasar internasional, serta meningkatkan kapasitas pelaku dan talenta lokal.

“Di tingkat global, kami terus memperkuat kerja sama internasional, salah satunya melalui MoU dengan Pemerintah Prancis, dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia,” ujar Teuku.

Sementara itu, Wamen Ekraf Irene Umar mengungkapkan, para pejuang ekraf di Indonesia saat ini telah diakui seluruh dunia. Untuk itu, kehadiran Kementerian Ekraf bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator.

“Karena komitmen kita dari awal adalah mempergunakan produk lokal guna mendorong ekonomi kreatif. Dari semua hexahelix yang ada juga harus bareng-bareng mendorong karena produk ekonomi kreatif itu bukan hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara,” ungkap Irene.

Sebagai kementerian baru, Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil meraih predikat “Informatif” Keterbukaan Informasi Publik, peringkat ke-25 dari 86 kementerian dan lembaga, serta memperoleh Penghargaan Khusus Badan Publik Baru.

Lebih dari predikat informatif, Kementerian Ekonomi Kreatif juga menempati peringkat kelima di antara kementerian baru atau hasil pemekaran dengan kategori ‘Informatifâ€. Penghargaan ini diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai apresiasi atas upaya percepatan mewujudkan keterbukaan informasi Publik dalam melaksanakan UU No.14 tahun 2008 dan atas prakarsa serta komitmen dalam menyediakan layanan informasi publik.

Program Strategis Tahun 2026

Kementerian Ekraf telah menyiapkan beragam Program Strategis Ekonomi Kreatif 2026 yang menggambarkan arah kebijakan dan prioritas dalam memperkuat peran ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini disusun berbasis Indeks Kinerja Utama (IKU) yang mencakup empat pilar utama, yakni investasi ekonomi kreatif, nilai ekspor, tenaga kerja, dan laju pertumbuhan PDB sektor ekraf.

Untuk mendukung pencapaian investasi, Kementerian Ekraf menyiapkan sejumlah program penguatan, antara lain Ekraf Business Forum berskala internasional, World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 dengan partisipasi lebih dari 50 negara, komersialisasi kekayaan intelektual ekonomi kreatif, serta skema insentif bagi subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global produk kreatif Indonesia.

Di bidang ekspor, strategi difokuskan pada Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK) guna mendorong daya saing dari level nasional ke global. Penguatan identitas merek produk kreatif dilakukan melalui program Creative by Indonesia, didukung Ekraf Hub sebagai platform digital kolaborasi pelaku ekraf, serta skema insentif subsektor seperti fesyen, kriya, kuliner, dan penerbitan.

Sementara itu, penguatan tenaga kerja diarahkan pada peningkatan kapasitas talenta kreatif melalui pelatihan digital marketing seperti Gen Matic dan Emak Matic, pengembangan konten menuju level berikutnya bagi kreator digital, serta Kreasi Laboratorium (Kreatorium) untuk memperkuat ekosistem pekerja gig economy di perkotaan. Pendekatan ini menempatkan SDM sebagai fondasi utama pertumbuhan ekraf.

Pada aspek pertumbuhan PDB jangka menengah dan panjang, pemerintah menyiapkan regulasi strategis melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045.

Kebijakan ini diperkuat dengan program AKTIF untuk meningkatkan daya saing lokal ke nasional, Ruang Kreatif Merah Putih sebagai pusat aktivitas kreatif lintas pemangku kepentingan, serta Desa Kreatif guna mengembangkan potensi berbasis kreativitas di daerah.

Kementerian Ekraf juga turut menyiapkan keterkaitan program ekonomi kreatif dengan prioritas nasional lintas kementerian/lembaga, seperti Koperasi Desa Merah Putih, MBG, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

Sinergi tersebut menegaskan bahwa ekonomi kreatif tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang inklusif, berbasis inovasi, dan berorientasi pada penguatan ekonomi dari daerah.

Angka itu didapat dari analisis input-output (IO) dengan pendekatan Leontief terbuka dan tertutup guna mengestimasi dampak ekonomi sektor MICE domestik di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua sumber utama, yaitu Buku Statistik Wisatawan Nusantara Edisi 2024 dan Tabel IO 2020 yang baru dirilis BPS pada tahun 2025.

Dalam penelitian itu dipaparkan jika pengeluaran turis MICE domestik rerata mencapai Rp2,8 juta per perjalanan, lebih tinggi dibandingkan turis leisure (Rp2,3 juta) atau turis bisnis (Rp2,7 juta).

Sebagian besar pengeluaran itu dihabiskan untuk akomodasi (30,5%), transportasi (23,6%), kuliner (15,3%), suvenir (8,9%), belanja (5,8%), paket tur (5,3%), dan sisanya untuk hiburan, tour guide, dan lain-lain.

Nilai perputaran ekonomi dari kegiatan MICE tersebut mengalir pada sektor padat karya sehingga memperluas kebutuhan tenaga kerja, baik formal maupun informal. Melalui pendekatan Leontief terbuka, kegiatan MICE menambah 1.388.324 pekerjaan, setara 1,08079% peningkatan tenaga kerja nasional. Dan ketika dianalisis dengan Leontief tertutup, jumlah tenaga kerja yang tercipta meningkat menjadi 1.988.637 orang (1,54813%).

Tak hanya memberikan manfaat ekonomi berganda, kegiatan MICE juga menjadi jembatan bagi pengayaan berbagai aspek di pelbagai sektor, mulai dari peluang bisnis-investasi, ilmu pengetahuan, sosial-budaya, lingkungan, politik-keamanan, hingga pariwisata.

Menilik besar turunan ekonomi dari kegiatan MICE, sudah selayaknya Indonesia menaruh perhatian khusus pada sektor ini, seperti yang telah dilakukan oleh banyak negara. Karena MICE itu bukan sekadar acara, melainkan katalisator untuk pelbagai sektor.

Sebagai langkah awal, pada medio Oktober lalu, Kemenpora menyelenggarakan konsinyering bertema “Membangun Ekosistem Industri Olahraga yang Profesional dan Berdaya Saing Melalui Standardisasi Usaha Jasa Penyelenggara Event Olahraga”. Kegiatan ini digelar untuk mendapatkan masukan substantif dari stakeholder industri olahraga nasional.

Menurut Raden Isnanta, Deputi Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, standardisasi itu merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing. “Tapi daya saingnya jangan dulu berorientasi ke luar, karena event di dalam ternyata potensinya lebih besar, di level kabupaten/kota, provinsi, maupun level nasional,” katanya.

Misalnya, sekarang ini banyak event olahraga seperti fun run 10K atau 5K yang jumlahnya mungkin lebih dari 200. Menurut Raden, Kehadiran standardisasi ini jangan sampai menghambat yang sudah tumbuh. Ini dibuat justru untuk mempermudah, mulai dari izin, keamanan, kesehatan, sampai keselamatan.

Dan diharapkan ini dapat meningkatkan kesejahteraan, mulai dari pelaku industri, atlet, dan masyarakat sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Akhir tahun kami akan melakukan pendataan untuk melihat potret daerah mana yang perputaran event-nya bagus, sarana prasarana mana yang mangkrak dan mana yang produktif. Itu semua akan kita potret untuk membantu ekonomi nasional dari olahraga,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kemenpora, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) tahun 2024 menunjukkan nilai agregat ekonomi sebesar Rp39,45 triliun atau setara 0,19 persen terhadap PDB. Ada peningkatan sebesar Rp2,17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan secara global, ditengarai nilai pasar industri olahraga global mencapai US$599,9 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan sekitar 8 persen.

“Kami mengelola secara mandiri untuk meningkatkan revenue. Dan seharusnya dari apa yang kita sudah dapat hari ini, sekitar 50 persen bisa didapat dari JICC,” kata Sri Lestari Puji Astuti, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPKGBK sekaligus Ketua Tim Transisi Blok 14. 

lebih lanjut ia menjelaskan, target pendapatan PPKGBK naik sekitar 100 persen dari sebelumnya, menjadi Rp600 miliar per tahun. Dengan berakhirnya perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) Blok 14 pada 21 Oktober 2024, dan kemudian diputuskan untuk dikelola secara mandiri, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan PPKGBK.

Sementara itu, keputusan pengelolaan Blok 14 secara mandiri oleh PPKGBK itu kemudian berbuntut pada gugatan hukum. PT Graha Sidang Pratama, selaku pengelola JCC, menggugat PPKGBK karena dinilai melanggar perjanjian. 

Yosep Badoeda, Kuasa Hukum PT GSP, mengatakan, ada tiga original intent dari perjanjian kerja sama pada tahun 1991, yaitu membangun gedung, mengelola selama 30 tahun, dan perpanjangan.  

“Ternyata setelah 30 tahun, PPKGBK menghentikan salah satu intent, yaitu perpanjangan pengelolaan dengan alasan mau mengelola sendiri. Artinya, melanggar kesepakatan di awal,” ujar Yosep. 

Dalam gugatannya disebutkan, tergugat (PPKGBK) untuk melakukan perpanjangan kerjasama dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama atau menghukum tergugat dengan membayar kerugian kepada PT GSP sebesar Rp1,6 triliun jika perjanjian tidak diperpanjang. 

“Semua mitra yang sudah berkontrak dengan JCC akan kami akomodir dahulu. Itu keputusan dari direksi,” kata Sri Lestari Puji Astuti, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPKGBK sekaligus Ketua Tim Transisi Blok 14.

Lebih lanjut ia menjelaskan, semua mitra yang telah berkontrak dengan PT GSP sebelum 2 Januari 2025, bisa menginformasikan kepada PPKGBK. Dan apabila mitra telah melakukan pembayaran uang muka kepada PT GSP, maka hanya selisih pembayarannya saja yang dilunasi ke PPKGBK.

“Misalkan bapak sewa Rp2 miliar. Bapak bilang, bu saya sudah bayar ke JCC Rp1 miliar. Kami kan enggak mungkin berantem untuk ngambil ya pak. Biarkan itu nanti urusan negara, tapi kami kan harus mengakomodir event bapak. Jadi saya minta buktinya karena selisih itu yang nanti bapak bayarkan ke kami,” katanya.

Selain itu, bagi mitra yang baru berencana menggunakan JICC, tapi belum melakukan kontrak dengan PT GSP, sementara ini belum dapat diakomodir oleh PPKGBK hingga Juni 2025.

“Sampai Juni nanti kita evaluasi, dan Desember kita evaluasi lagi seperti apa. Kita perbaiki term and condition dan sebagainya,” katanya.