Turisme Berbalut Konservasi

Bahan baku turisme di kawasan konservasi berlimpah. Mulai dari keanekaragama flora dan fauna hingga keelokan bentang alamnya. Namun, konsep pengembangannya tetap harus meletakkan konservasi sebagai panglima.

Oleh Bayu Hari, Bonita Ningsih, Herry Derajat, Harry Purnama

Sektor turisme digadang-gadang bakal menjadi motor penggerakan perekonomian nasional, menggusur sektor industri yang sedang loyo. Tesis itu bukan tanpa dasar, pasalnya, bahan baku turisme yang dikoleksi Indonesia sangat besar dan beragam.

Tengok saja potensi turisme yang tersebar di 27,14 juta hektare kawasan konservasi di nusantara. Setidaknya itu tecermin dari peningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) yang berhasil dihimpun dari kawasan konservasi.

Pada 2018, total jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi mencapai 7,4 juta turis atau naik sekitar 20,04 persen, dari total itu sekitar 486.240 merupakan wisatawan mancanegara. Sementara itu, PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati mencapai Rp192,9 miliar, naik 3,90 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Tingginya minat wisatawan untuk menikmati bentang alam di kawasan konservasi pun mulai tertangkap radar investor. Salah satunya Fontis Aquamvivam yang bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango membangun suspension bridge di kawasan Situ Gunung.

Resmi dibuka pada Maret lalu, suspension bridge Situ Gunung pun viral di dunia maya. Bahkan ketika musim liburan lebaran (5 hari), ditengarai jumlah wisatawan yang ingin menikmati sensasi menyebrangi jembatan gantung sepanjang 240 meter dengan ketinggian 121 meter mencapai lebih dari 6.000 wisatawan.

Dari sisi rupiah, pencapaian itu terbilang lumayan. Pasalnya untuk menyebrangi jembatan seraya menikmati rimbunnya hutan hujan tropis, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000, itu diluar biaya masuk kawasan Taman Nasional sebesar Rp16.000 (hari kerja) dan Rp18.500 (hari libur). Walhasil, selama libur lebaran, pendapatan dari tiket menyebrang jembatan saja mencapai Rp300.000.000.

Aliran rupiah itu tak hanya dinikmati oleh pengelola suspension bridge dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, melainkan juga dinikmati oleh penduduk lokal. Setidaknya itu dirasakan oleh Kang Ece, pedagang kerajinan di kawasan Situ Gunung, yang membuka kios di dekat Curug Sawer.

“Sebelum ada jembatan, pendapatan sekitar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Setelah jembatan dibuka, pendapatan naik menjadi Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Lokasi untuk berdagang juga menjadi lebih rapi,” katanya.

Sejatinya kawasan konservasi membuka peluang kepada pelaku usaha lainnya untuk menggunakan zona pemanfaatan, termasuk untuk turisme. Menurut Wiratno, Dirjen KSDAE, aturan mengenai zona pemanfaatan itu lengkap. “Itu memang disediakan agar dimanfaatkan untuk turisme. Pasalnya, kami juga ditarget untuk meningkatkan PNBP. Hasil BNBP itu kembali lagi untuk merawat kawasan. Tapi kalau bikin rusak, ya tidak usah. Konservasi tetap yang di depan,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Ary S Suhandi, dari Indonesia Ecotourism Network (Indecon). Menurutnya hubungan anatra konservasi dan turisme tidak lagi bisa ditawar. “Konsepnya itu bukan eksploitasi kok, tapi lebih kepada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan,” katanya.

Konservasi sebagai Panglima

Sementara itu, menurut Ary, kawasan konservasi sejatinya dapat menjadi profit center, bukan lagi sekadar cost center. Dan, Turisme merupakan salah satu caranya. “Sebelumnya penduduk lokal menebang hutan untuk mendapatkan uang, sekarang menjadi agen pelestari hutan. Mereka mendapatkan rupiah dari turis yang berwisata menikmati hutan yang lestari,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pengelolaan kawasan konservasi selayaknya melibatkan dan memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Apabila masyarakat merasakan manfaat nyata dari keberadaan kawasan konservasi, mereka pun akan turut melestarikannya.

Melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di Tangkahan misalnya, masyarakat di desa yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser itu sebelumnya giat membalak kayu di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada tahun 2000 an, konsep ekowisata diterapkan di Tangkahan. Masyarakat menjadi pelakunya dan menikmati hasilnya. Perputaran rupiah dari kegiatan ekowisata di Tangkahan terbilang lumayan, mencapai Rp10 miliar per tahun.  

“Kalau mereka tidak dilibatkan, mereka akan merusak. Tangkahan itu buktinya, masyarakat di sana yang menjaga hutan, tidak ada satu pun polisi hutan di sana. Karena itu aset mereka untuk pariwisata. Kalau hutannya rusak, tidak ada yang mau datang. Di Tangkahan yang datang itu 90 persen wisman, terutama dari Eropa,” kata Wiratno, Dirjen KSDAE.

Lebih lanjut ia menjelaskan, turisme berbasis ekowisata merupakan konsep tepat untuk dikembangkan di kawasan konservasi. “Turisme di kawasan konservasi itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat lokal, mereka jangan hanya jadi penonton. Desain pengembangannya harus berdasarkan community based,” katanya.

Apa yang terapkan di Tangkahan sejatinya dapat ditularkan di desa-desa penyanggah kawasan konservasi. Berdasarkan data dari Kementerian LHK, setidaknya ada sekitar 6.000 desa penyanggah kawasan konservasi di Indonesia. “Desa-desa penyanggah kawasan konservasi itu harus berekowisata,” kata Muhammad Nurdin Razak, pelaku ekowisata di Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo.   

Namun, menurut Nurdin, menyiapkan desa-desa penyanggah itu untuk berekowisata bukanlah pekerjaan yang mudah. Berdasarkan pengalamannya menerapkan konsep ekowisata di Wonorejo, desa penyanggah Taman Nasional Baluran. Desa tersebut setidaknya harus mempunyai kelembagaan (manajemen), standar operasional prosedur (SOP), product knowledge, dan kompetensi.

“Persoalannya belum banyak desa wisata yang siap. Dan desa itu harus mendapatkan assessment. Sekarang ini baru ada sekitar tujuh desa dari empat Taman Nasional yang sudah assessment oleh LHK. Ini bukan berarti yang belum tidak berpotensi,” kata Nurdin.

Lebih lanjut Nurdin menjelaskan, terpenting dalam menerapkan konsep ekowisata ialah meletakkan konservasi sebagai panglima. Pasalnya ekowisata bukanlah wisata alam, dan bersifat mass tourism. Menurutnya, bisa mass tourim diterapkan di kawasan konservasi akan memberikan masalah baru, semisalnya sampah.

“Jadi pendekatannya jangan per kepala, melainkan nilai. Karena itu ekowisata tidak dijual murah. Dan yang dijual itu bukan produk, melainkan konsep,” katanya. Kemudian ia mencontohkan apa yang dilakukan di Wonorejo. Rumahnya yang terdiri dari empat kamar disulap menjadi homestay dan disewakan dengan harga setara hotel bintang empat. “Untuk atraksi, saya menjual paket melihat macan tutul di Baluran seharga Rp2,6 juta. Pesertanya maksimal hanya dua orang,” kata Nurdin.