Kemenko Marves Gelar Rakornas Percepatan Pengembangan 5 DPSP Bersama Kementerian Terkait

Monday, 24 July 23 Bonita Ningsih

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) terkait Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester 1 Tahun 2023. Acara yang digelar pada 21 Juli 2023 di Plataran, Borobudur, Jawa Tengah. 

Mengusung tema “Pariwisata Berkualitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan”, acara ini dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan. Acara ini memiliki tujuan untuk mensinergikan serta merumuskan strategi akselerasi pengembangan 5 DPSP yang harus diselesaikan pada 2024.

Luhut mengatakan, untuk mendorong kemajuan 5 DPSP dibutuhkan dukungan dari berbagai Kementerian Lembaga (K/L) terkait di dalamnya. Oleh karenanya, Rakornas kali ini mengundang banyak K/L yang juga telah melaporkan banyak kemajuan signifikan dengan perkembangan 5 DPSP.

Menurutnya, pengembangan 5 DPSP dilakukan untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Dalam proses pembangunan 5 DPSP juga harus diperhatikan banyak aspek di dalamnya salah satunya adalah keindahan. 

Aspek keindahan dapat dilihat dengan tidak adanya kabel untuk jaringan internet dan telekomunikasi di sepanjang jalan. Menurutnya, kabel harus ditanam di bawah tanah agar terlihat rapi dan aman bagi para pengguna jalan. 

BACA JUGA:   Kemenparekraf Minta Tambahan Dana Rp500 Miliar Ke DPR

“Selain menjadi rapi, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur di tourist destination, di mana harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal,” ucap Luhut.

Sementara itu, aspek atau kebutuhan yang belum terpenuhi secara bertahap akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ia juga menambahkan, salah satu DPSP yang cukup menarik perhatian wisatawan adalah Candi Borobudur. Oleh sebabnya, candi tersebut harus dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa. 

“Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ,” dia menambahkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya juga bertanggung jawab dalam pengembangan 5 DPSP. Menurutnya, dalam melakukan pengembangan ini dibutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.

“Tanah ini adalah aset negara, sehingga kita perlu kolaborasi, kita lakukan koordinasi sehingga aset ini bisa kita kelola untuk kepentingan pariwisata,” ujar Hadi.

Menteri Hadi memandang dalam pengelolaan tata ruang, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah guna menentukan tata ruang yang baik. Kerja sama yang dilakukan berkaitan dengan penyediaan internet atau jaringan telekomunikasi yang harus ditanam.

BACA JUGA:   Hong Kong Tourism Board Luncurkan Kampanye Pariwisata Baru Untuk Gaet Wisatawan Indonesia

“Seluruh kabel bagian atas itu akan kita tanam sesuai dengan tata ruang dan kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menata tata ruang, sehingga tidak berserakan kabel kabel di atas,” ungkapnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa semua progres pengerjaan konten akan terus dilakukan. Dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

“Ini akan menjadi sebuah terobosan untuk membuka peluang besar,” ujar Sandiaga.

Sandiaga juga menambahkan untuk menunjang pengembangan pariwisata di Indonesia diperlukan peningkatan dari beberapa aspek termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang baik. Ia bersyukur aspek ini sudah disinggung dan diakomodir dalam undang-undang kesehatan untuk penyediaannya ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, akan menyiapkan fasilitas  kesehatan, terutama di wilayah 5 DPSP. Hal ini harus didorong agar masyarakat Indonesia bisa merasakan fasilitas kesehatan terbaik di negaranya sendiri. 

Pasalnya, selama ini banyak masyarakat yang melakukan perjalanan keluar negeri untuk berobat. Hal ini menjadi kerugian bagi Indonesia karena tidak bisa menyediakan sarana fasilitas kesehatan yang tidak mumpuni dengan maraknya pengobatan di luar negeri. Ditambah dengan banyaknya dana yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat ke luar negeri. 

BACA JUGA:   Kemenparekraf Siap Uji Coba Travel Corridor Arrangement di Bali

Untuk itu, pemerintah akan membangun rumah sakit bertaraf internasional sehingga tidak perlu berobat ke luar negeri. Diharapkan, dengan adanya fasilitas kesehatan nantinya, akan banyak penerimaan negara dari kegiatan tersebut. 

“Tentu ini akan kita buat secara serius dengan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri,” katanya.

Selain mengakselerasi penyelesaian pembangunan 5 DPSP, Rakornas kali ini juga membahas berbagai poin utama di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah memastikan pencapaian target kunjungan wisman, wisnus, dan integrasi BBI/PDN dengan BBWI.

Kemudian mengakselerasi implementasi prinsip biru, hijau dan sirkular, mendorong investasi yang tepat sasaran dan pendanaan yang berkelanjutan, dan mengakselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata.