Demikian salah satu tema yang diangkat pada Our Ocean Conference (OOC) yang dikemukakan oleh Wakil Presiden Conservation International Indonesia Ketut Sarjana Putra, yang juga merupakan juru bicara Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) pada acara Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua Bali yang baru dibuka pada 29 Oktober 2018. FKKI terdiri dari sejumlah organisasi lingkungan lokal dan internasional terkemuka yang bertujuan memberikan dampak konservasi di Indonesia dalam skala besar.

Seperti diketahui, data pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia telah mendeklarasikan 19,14 juta hektare kawasan konservasi perairan sampai Desember 2017, atau 96 persen dari komitmennya untuk membangun 20 juta hektare kawasan konservasi pada 2020.

“Ini adalah prestasi yang sangat terpuji, tetapi kita sekarang harus bergerak melampaui deklarasi tersebut dan fokus untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah ini dikelola secara efektif,” ujar Ketut Sarjana Putra.

Kawasan Konservasi Perairan merupakan sebuah landasan “ekonomi biru”, salah satu tema yang dibahas dalam Our Ocean Conference tentang investasi dalam Kawasan Konservasi Perairan. “Kami membutuhkan pendekatan holistik untuk mengelola sumber daya laut kami,” tambah Ketut Putra.

Dan pendekatan ekonomi biru, lanjutnya, menyediakan seperangkat prinsip yang dapat memandu pemerintah untuk memperoleh manfaat dari laut tanpa merusaknya.

Fokus dari Our Ocean Conference adalah menghasilkan komitmen dan mengambil tindakan nyata untuk melindungi lautan, komitmen anggaran sekitar US$ 18 miliar dolar, dan perlindungan total 12,4 juta km2 kawasan konservasi perairan yang telah ada sejak 2014.

Di kesempatan yang sama, Rizal Malik, CEO WWF-Indonesia (salah satu LSM yang tergabung dalam FKKI), menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah di tingkat nasional dan sub-nasional, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk memenuhi komitmen ini untuk kawasan lindung.

Di sesi lain, Riki Frindos, Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), menyoroti perlunya kemitraan yang lebih kuat antara LSM, sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung dengan menciptakan peluang untuk pembiayaan berkelanjutan, terutama melalui pengelolaan kelautan keberlanjutan dengan menciptakan langkah-langkah kolaborasi seperti keuangan berkelanjutan.

Secara global, lebih dari 25 juta km2 kawasan laut telah dilindungi, mewakili setidaknya 15.600 titik, atau hampir tujuh persen dari luas lautan bumi. Dengan komitmen baru-baru ini yang dibuat oleh pemerintah di seluruh dunia, dunia berada di jalur untuk melindungi lebih dari 10 persen lautan pada tahun 2020. Upaya ini dianggap penting untuk melindungi lautan dan wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim dan penangkapan ikan berlebihan, di antara yang lain.

Our Ocean Conference 2018 bertujuan meningkatkan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan laut, dan menghasilkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan lautan. Konferensi tahun ini berfokus pada kawasan konservasi perairan, perikanan berkelanjutan, pencemaran laut dan dampak perubahan iklim terhadap lautan, serta tema lintas sektoral seperti ekonomi biru berkelanjutan dan ketahanan maritim.

Demikian sedikit kesimpulan dari workshop untuk wartawan bertema “Perikanan Berkelanjutan dan Konservasi Perairan di Indonesia” pada 20 Oktober 2018 di Coral Triangle Center (CTC) Center for Marine Conservation Sanur Bali. Workshop ini digelar dalam rangka memberi pemahaman dan sharing sejumlah tema yang akan dibahas pada Our Ocean Conference (OOC) yang akan digelar di Nusa Dua Bali pada 29-30 Oktober 2018 mendatang.

Ada enam topik yang akan dibicarakan selama dua hari konferensi tersebut, yaitu Kawasan Konservasi Perairan, Perubahan Iklim, Perikanan yang Berkelanjutan, Polusi Laut, Ekonomi Biru yang Berkelanjutan, dan Konservasi Perairan.

Menurut Rili Djohani, Executive Director CTC yang bergerak di bidang konservasi, selain dimanfaatkan dari sisi potensi perikanan laut, perairan Indonesia banyak dimanfaatkan untuk wisata bahari. Tak hanya soal perikanan yang diupayakan agar berkelanjutan, tetapi mewujudkan wisata bahari yang berkelanjutan juga penting diupayakan.

“Misalnya industri selam bisa membantu memonitor wilayah apakah benar terjadi polusi laut, atau operator wisata bahari bisa memberi penjelasan kepada turis tentang pentingnya menjaga terumbu karang, atau tidak sembarang berjalan di atau karang agar tercipta pariwisata yang berkelanjutan juga,” ujar Rili.

Rili mengatakan bahwa manajemen pariwisata ini juga menjadi salah satu dari empat fungsi kawasan perikanan yang telah ditetapkan, yakni selain untuk melindungi keragaman hayati, juga memberi manfaat untuk menahan perubahan iklim dan untuk menghasilkan ketersediaan ikan.

Dalam kesempatan itu Rili juga mengatakan bahwa perikanan yang berkelanjutan adalah tema besar yang akan banyak didiskusikan oleh delegasi dari berbagai negara peserta OOC. “Perikanan berkelanjutan sangat penting, dan yang menarik semua topik ini berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, khususnya untuk penduduk negara kelautan seperti Indonesia,” ujar Rili Djohani.

Selain itu dibicarakan juga tentang konsep perikanan berkelanjutan yang juga harus mengacu kepada “triple bottom line“, yaitu menciptakan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan masyarakat, dan juga memastikan terciptanya keseimbangan lingkungan hidup.

Saat ini ada 165 kawasan konservasi, perairan dan hutan, dan untuk kawasan konservasi perairan (KKP) ada 140. Kawasan konservasi perairan ini punya peranan penting dalam program perikanan berkelanjutan karena kawasan ini bisa menjadi tempat yang kondusif bagi ikan-ikan untuk berkembang biak.

Hanya saja, dari jumlah itu, sekitar 60 persen dari total luas KKP di Indonesia itu baru pada tahap dicadangkan sehingga belum dimanfaatkan sebagaimana seharusnya KKP sendiri. Untuk itu, salah satu hal penting yang dapat dilakukan adalah memastikan pengelolaan KKP yang efektif.

Terkait dengan hal ini, pakar konservasi sumber daya perikanan Abdul Halim yang juga menjadi pembicara dalam workshop bersama dengan Hesti Widodo, PhD, Senior Program Manager CTC, menyebutkan, bahwa ada metode yang bisa digunakan, yakni metode Pendugaan Rasio Potensi Pemijahan berdasarkan data panjang ikan. Ada tiga data penting bisa didapatkan dengan metode sederhana itu, yakni bagaimana stok populasi ikan, mengetahui keberhasilan pengelolaan ikan, dan intervensi pengelolaan.

Abdul Halim menambahkan, yang juga tak kalah penting adalah memastikan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat populasi ikan tetap sehat dengan melakukan sejumlah hal, salah satunya yaitu menangkap dan mengonsumsi ikan yang sudah dewasa yang cukup layak untuk dikonsumsi.