spot_img
BerandaFeatureVisa yang Membungkam Pameran

Visa yang Membungkam Pameran

Published on

spot_img
spot_img

Jakarta, Venuemagz.com – Indonesia sedang “berlari” menuju panggung dunia. Di atas kertas, negeri ini bercita-cita menjadi pusat pertemuan, pameran, dan konvensi Asia. Namun, di lapangan, “pelari” itu justru tersandung di garis start bukan karena kurang semangat, melainkan sebab benang kusut regulasi.

Hosea Andreas Runkat, Ketua Umum ASPERAPI, menyampaikan dengan nada frustrasi tapi masih berupaya diplomatis dalam acara ASPERAPI Afternoon Tea yang sekaligus meluncurkan AFECA Convention dan IBEF 2025beberapa waktu lalu. Masalahnya bukan soal panggung, bukan pula soal peserta. Semua siap. Yang jadi penghambat justru satu hal yang semestinya paling sederhana: VISA.

“Kita mau datangkan orang buat event internasional, tapi visanya bagaimana? Sekarang ini visa jadi momoknya kita. Terlalu banyak jenis, terlalu kaku,” ujarnya.

Kerumitan yang Tak Masuk Akal

Di luar negeri, dunia pameran cukup mengenal dua jenis visa: bisnis dan turis. Selesai.
Namun, di Indonesia, daftar itu menjelma jadi labirin birokrasi dengan kode misterius, ada C10, C11, bahkan varian lain yang tak semua pelaku industri paham peruntukannya.

Aturan ini bukan hanya merepotkan, tapi berpotensi mencoreng wajah Indonesia di mata dunia.
Beberapa peserta asing pernah terjebak dalam razia mendadak, ada yang tertahan di bandara saat akhir pekan, bahkan ada yang mengalami deportasi hanya karena salah klasifikasi visa.

“Coba bayangkan, peserta datang untuk konferensi, tapi dianggap pelanggar. Paspor disita, harus menunggu sampai Senin untuk diproses. Mereka rugi tiket, rugi hotel, dan pulang dengan pengalaman buruk,” kata Andre.

Hosea andreas runkat ketua umum asperapi

Kasus seperti ini bukan hanya soal prosedur, melainkan soal reputasi. Deportasi bagi seorang peserta pameran sama artinya dengan stempel “tidak ramah” bagi negara penyelenggara. Dalam jangka panjang, efek psikologisnya jauh lebih mahal daripada tiket pesawat yang harus diubah.

Birokrasi yang Tak Seirama

Ironinya, di satu sisi pemerintah gencar mempromosikan Wonderful Indonesia dan “kebangkitan MICE” pasca-pandemi. Namun, di sisi lain, pintu masuk bagi pelaku industri luar negeri justru dijaga ketat dengan aturan yang tak sinkron antar-kementerian.

Kementerian Pariwisata dan Imigrasi seolah berjalan di dua jalan berbeda. Koordinasi tumpul, implementasi di lapangan lemah, dan pelaku industri seperti ASPERAPI sering kali harus menjadi penengah, bahkan menjadi penanggung jawab moral atas kekacauan yang bukan mereka buat.

“Kami sudah minta pendampingan ke pemerintah. Setidaknya ada hotline atau jalur cepat di imigrasi untuk event internasional. Tapi sejauh ini belum ada tanggapan,” kata Andre.

Citra yang Terancam

Sektor MICE selama ini menjadi wajah profesional Indonesia di mata dunia. Lewat pameran, konferensi, dan konvensi, kita mempertemukan gagasan, peluang bisnis, dan kolaborasi lintas negara. Namun, jika setiap tamu harus menanggung kekhawatiran soal visa, maka panggung besar itu bisa sepi penonton.

Kita tak sedang bicara soal teknis dokumen semata, tapi tentang kepercayaan global. Di era ketika reputasi bisa ditentukan oleh satu unggahan TikTok, satu video keluhan dari peserta asing bisa meruntuhkan upaya promosi yang dibangun bertahun-tahun.

Solusi yang Sebenarnya Sederhana

Kritik ini bukan tanpa arah. Dunia industri justru menawarkan solusi yang rasional. ASPERAPI telah mengusulkan agar pemerintah menyederhanakan kategori visa menjadi dua saja: bisnis dan leisure. Langkah sederhana ini akan memotong rantai kebingungan yang selama ini menjerat peserta, EO (Event Organizer), dan bahkan petugas di lapangan.

Selain itu, Andre mengusulkan adanya pembukaan layanan imigrasi di akhir pekan, setidaknya di bandara dan lokasi event besar, bisa menjadi langkah realistis untuk menghindari kasus penahanan peserta saat weekend.

Sebab, sebagaimana bandara tetap beroperasi di hari libur, logikanya dunia event juga tak berhenti di hari Sabtu dan Minggu. “Yang kami minta sebenarnya sederhana saja, kebijakan yang bijak. Jangan sampai Indonesia dianggap negara yang berbahaya bagi peserta pameran hanya karena urusan visa,” tegas Andre.

Menutup Panggung Sendiri

Pemerintah boleh berbangga dengan target 20 juta wisatawan dan investasi triliunan di sektor MICE. Namun, tanpa kebijakan yang ramah dan terintegrasi, semua itu hanya jargon yang terdengar megah di atas podium.

MICE adalah wajah diplomasi modern, bukan lewat pidato, tapi lewat pertemuan antar-manusia.
Dan jika pintu itu masih dipersulit dengan birokrasi yang menakutkan, maka Indonesia, dengan segala potensinya, sedang menutup panggungnya sendiri dari mata dunia.

Kementerian Pariwisata Perkuat Diplomasi Pariwisata di Paris

Paris, Venuemagz.com – Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana melaksanakan kunjungan kerja ke...

JADE 2026 Hadir di JICC, Perkuat Kompetensi Dokter Gigi dan Perluas Pasar Industri Dental

Jakarta, Venuemagz.com – Jakarta Dental Exhibition International (JADE) 2026 kembali digelar di Jakarta International...

Kemenpar dan Pemprov DKI Jakarta Kolaborasi Sukseskan Konser Guns N’ Roses dan BTS

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus mengoptimalkan pengembangan music tourism atau wisata musik sebagai bagian dari...

Menjelajah Jakarta Melalui Permainan Monopoly

Jakarta, 11 November 2026 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Winning Moves UK, dan Pemerintah Provinsi...

IBEF 2026 Memperkuat Koneksi di Asia Tenggara dan Peluang Tumbuh Bersama

Jakarta, Venuemagz.com -- Di tengah dinamika ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan, industri...

Klook dan Visi Dukung Pariwisata Berbasis Pengalaman di Asia Tenggara

Singapura, Venuemagz.com – Klook bersama Visa mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup enam...

Pameran Empat Dekade Karya Desainer Vivienne Westwood Hadir di Makau 

Makau, Venuemagz.com - Vivienne Westwood & Jewellery Exhibition telah resmi dibuka pada  29 April...