Tangerang, Venuemagz.com – Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) bersama PT Dyandra Promosindo kembali menyelenggarakan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026. Tahun ini, Halal Indo digelar selama empat hari mulai tanggal 24-27 September 2026 di Hall 3 dan 3A ICE BSD, Tangerang.
Halal Indo 2026 berhasil menghadirkan lebih dari 350 brand dari sektor makanan dan minuman, fashion, kosmetik hingga kesehatan, pariwisata, dan hospitality sebagai peserta pameran. Dalam hal ini, Kemenperin juga berpartisipasi untuk memfasilitasi 174 industri halal dari berbagai subsektor industri.
“Kami melihat pentingnya ruang untuk mempertemukan berbagai kebutuhan tersebut di Halal Indo. Di sini, pelaku usaha dapat memperkenalkan inovasi, memahami perkembangan pasar, dan bertemu dengan calon mitra yang tepat,” kata Daswar Marpaung, Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo, dalam Pembukaan Halal Indo di ICE BSD pada 24 September 2026.
Peserta yang berpartisipasi tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga negara lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Lebih dari delapan negara yang hadir sebagai peserta maupun calon pembeli seperti Tunisia, Kazakhstan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Amerika, Serikat, Tailan, dan Selandia Baru.
Besarnya partisipan dari negara lain juga ditunjang karena Halal Indo 2026 terhubung dengan jaringan expo halal internasional yaitu Mega Halal Bangkok di Tailan dan MIHAS di Malaysia. Konektivitas ini semakin memperkuat peran Indonesia dalam jejaring industri halal global.
“Buat para peserta, mari manfaatkan penyelenggaraan ini untuk membangun relasi, menjajaki pasar, dan mewujudkan peluang kerja sama. Semoga kolaborasi ini dapat berkembang dan memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar nasional maupun global,” jelas Daswar lagi.
Rangkaian Acara Selama Pameran
Selain pameran produk unggulan, Halal Indo 2026 juga menghadirkan rangkaian acara yang dapat dinikmati peserta dan semua pengunjung. Dalam hal ini, Industrial Festival dan Halal Indo 2026 menyediakan layanan konsultasi publik bagi pelaku industri.
Layanan tersebut mencakup konsultasi mengenai pemutakhiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta pelaporan data industri triwulan III tahun 2026 melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu pelaku industri memperoleh informasi dan pendampingan secara langsung, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan ketepatan pelaporan data industri nasional.
Pihak penyelenggara juga menyediakan program Halal Connect sebagai ruang pertukaran, wawasan, dan pengalaman. Selain pelaku usaha besar, program ini juga mengajak industri kecil dan menengah untuk berpartisipasi agar semakin siap menembakkan usahanya.
Sebagai pencetus acara, Kemenperin juga ikut menghadirkan pelayanan publik, workshop industri halal, dan business matching untuk mempertemukan pelaku industri dengan calon mitra potensial. Partisipasi ini menjadi bukti konkret kesiapan Indonesia untuk tampil sebagai pusat industri halal dunia melalui penguatan rantai nilai dan daya saing produk nasional di pasar global.
“Bisnis matching dapat memfasilitasi pertemuan pelaku usaha dengan calon pembeli, investor, dan mitra strategis. Kami berharap pertemuan ini dapat membuka jaringan distribusi, memperluas akses pasar, dan mendorong kerja sama jangka panjang,” ucap Daswar.
Dengan demikian, Halal Indo dapat menghadirkan keragaman produk yang lebih luas, memperbesar peluang pertemuan bisnis, serta memberikan pengalaman yang semakin bernilai bagi peserta dan pengunjung. Tak heran, Daswar menargetkan 30.000 pengunjung akan hadir dalam penyelenggaraan Halal Expo 2026.
Potensi Industri Halal Indonesia
Dalam pembukaan acara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ikut memberikan komentarnya terhadap penyelenggaraan pameran sekaligus potensi pasar halal di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia dianggap memiliki kekuatan yang besar untuk mengembangkan industri halal ke seluruh dunia.
Potensi pasar di dalam negeri juga dinilai cukup menjanjikan dengan konsumsi rumah tangga mencapai Rp6.876,70 triliun pada semester I tahun 2026. Hal ini dipacu oleh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 87,14 persen populasi, yakni sebanyak 252,8 juta jiwa.
“Berbekal modal utama ini, Indonesia harus bertransformasi dari sekadar pasar menjadi produsen dan pemain utama industri halal dunia,” ungkap Agus dalam kesempatan yang sama.
Berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report (SGIER) 2025/26, Indonesia menempati peringkat keempat dalam ekosistem industri halal dunia, setelah Malaysia, UEA, dan Arab Saudi, serta Bahrain di peringkat kelima. Pemeringkatan SGIER sendiri didasarkan pada lima indikator utama yaitu finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi.
“Kita patut bangga karena Indonesia unggul pada salah satu sektor dengan bobot penilaian terbesar yakni 30 persen yaitu makanan halal, yang naik dari peringkat keempat menjadi peringkat ketiga. Selain itu, sektor terkait manufaktur lain yaitu modest fashion mempertahankan peringkat pertama dunia dengan skor 113,9 dan sektor farmasi dan kosmetik halal di posisi keempat dengan skor 72,8,” jelas Agus.
Menurutnya, kinerja industri halal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren menggembirakan. Hingga akhir semester I/2026, terdapat 2,67 juta perusahaan industri yang telah memiliki sertifikat halal.
Angka ini didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 2,32 juta industri, diikuti oleh industri minuman halal dengan 342,09 ribu industri, serta kimia, farmasi dan obat tradisional dengan 5.341 industri.
Jumlah produk industri yang telah tersertifikasi halal juga sudah mencapai 5,49 juta produk dengan total 2,76 juta sertifikat halal. Ini menandakan semakin tingginya kesadaran industri dan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal.
Pusat Industri Halal Dunia
Besarnya potensi tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia. Guna memperkuat kesiapan tersebut, Kemenperin telah menyiapkan berbagai upaya mulai dari pemenuhan bahan baku halal, percepatan sertifikasi IKM, penguatan riset dan inovasi, integrasi regulasi, pemenuhan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan kualifikasi tertentu, hingga peningkatan literasi masyarakat.
Untuk mengatasi kendala tersebut sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global, pemerintah memformulasikan lima langkah strategis utama. Pertama ada penguatan ekosistem halal hulu-hilir, peningkatan daya saing dan inovasi industri, perluasan ekspansi pasar global dan domestik melalui diplomasi ekonomi, penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta pengembangan SDM halal yang kompeten dan berintegritas.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi akselerator bagi dunia industri seiring semakin dekatnya implementasi kewajiban bersertifikat halal pada 18 Oktober 2026. “Kami ingin menjadikan momentum kewajiban sertifikasi halal bukan hanya sebagai compliance, tetapi sebagai competitiveness. Sertifikasi halal harus menjadi bagian dari strategi industri untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor,” ujar Agus.
Lebih lanjut Menperin menjelaskan, pemerintah telah menetapkan dua tahapan utama pengembangan industri halal hingga 2029. Tahap pertama difokuskan pada persiapan menyeluruh agar industri mampu memenuhi aspek kehalalan produk. Sedangkan tahap kedua diarahkan pada penguatan daya saing.
“Kami meyakini, dengan strategi yang tepat dan komprehensif, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan industri halal sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat global. Momentum ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tegas Menperin.
Strategi ini menegaskan komitmen Kementerian Perindustrian dalam membangun ekosistem halal yang solid dari hulu ke hilir. Kemenperin mengajak seluruh pelaku industri untuk memanfaatkan momentum ini guna meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar ekspor, serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
