Industri hulu migas disepakati sebagai industri penggerak ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan iklim investasi di industri hulu migas untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menarik investor. Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan, SKK Migas merumuskan opsi kebijakan fiskal untuk meningkatkan iklim investasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Fatar Yani Abdurrahman, Wakil Kepala SKK Migas, mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 dan persaingan global yang semakin ketat, Indonesia harus bisa bersaing untuk menarik investor. Untuk itu dibutuhkan stimulus, khususnya terkait sistem bagi hasil, perpajakan, dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
“Stimulus dibutuhkan untuk memastikan proyek tersebut masih menarik investor,” katanya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Forum Ekonomi dan Keuangan 2020 yang digelar secara online belum lama ini.
FGD yang mengangkat tema “Strategic Collaborative Sinergy and Effective Fiscal Terms” ini dihadiri sekitar 500 peserta. Forum ini menjadi wadah diskusi antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), para ahli ekonomi dan keuangan dalam dan luar negeri, serta para pengambil keputusan di Indonesia untuk membahas rumusan kebijakan fiskal yang paling efektif dan menarik bagi sektor hulu migas Indonesia.
Arief S. Handoko, Deputi Keuangan & Monetisasi, mengatakan, Focus Group Discussion ini merupakan kelanjutan dari serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua pihak, kata Arief, memiliki semangat yang sama untuk mencari konsep atau bentuk rumusan insentif/stimulus agar dapat memberikan kepastian investasi di awal, dalam mendukung keekonomian investor.
Insentif ini dibutuhkan oleh industri hulu migas karena gap antara produksi dan konsumsi di dalam negeri semakin besar. Saat ini sebagian besar wilayah kerja yang akan dikerjakan oleh kontraktor adalah wilayah kerja yang tua, atau berada di wilayah kerja yang sulit.
“Untuk meningkatkan cadangan, mutlak dibutuhkan eksplorasi yang saat ini mulai bergerak ke arah yang sulit, yaitu bergerak dari wilayah barat ke timur, dan dari darat ke laut. Inilah mengapa dibutuhkan insentif tersebut,” katanya.
Kementerian Keuangan secara positif dan terbuka akan mendalami bentuk kebijakan fiskal yang akan diberikan. “Kami siap berdiskusi untuk memperbaiki kebijakan fiskal yang dibutuhkan,” kata Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
FGD Forum Ekonomi dan Keuangan 2020 ini merupakan bagian dari rangkaian pre-event yang diselenggarakan SKK Migas sebelum pelaksanaan kegiatan 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas (IOG 2020). Konvensi bertaraf internasional ini digelar untuk membangun sinergi dan kesepahaman bersama antara SKK Migas dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan ambisi pencapaian target produksi migas sebesar 1 juta BOPD dan 12 BSCFD di 2030.
Kegiatan 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas akan dilaksanakan secara daring, gratis, dan terbuka untuk umum. Registrasi kegiatan dapat dilakukan melalui www.iogconvention2020.com
