PHRI Sumsel Bidik Negara Bebas Visa

Pembebasan visa kunjungan bagi 75 negara disambut baik oleh pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan. Mereka segera membidik ke-75 negara itu dengan menggiatkan promosi.

“Promosi yang kami lakukan bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing atau mancanegara, ke Sumatera Selatan,” kata Herlan Aspiudin, Ketua PHRI Sumatera Selatan.

Menurut Herlan, PHRI berupaya memanfaatkan jaringan atau mitra kerja seperti biro perjalanan wisata, pengusaha hotel, dan restoran yang ada di negara-negara yang dibebaskan visa kunjungan ke Indonesia. PHRI Sumsel juga semakin giat mengikuti kegiatan pameran potensi pariwisata di luar negeri yang dinilai sebagai pasar potensial. Mereka ingin meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di atas 1.000 orang per bulan. Pasalnya, Palembang sebagai pintu masuk utama hanya dikunjungi 1.000 wisatawan per bulan. Dengan kunjungan wisata sebanyak itu, tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran sudah di atas 60 persen. Herlan berharap kunjungan wisatawan dari 75 negara itu juga kian meningkat saat Palembang menjadi tuan rumah penyelenggara Asian Games 2018. 

Sementara itu, Evita Nursanty, anggota Komisi I DPR, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pemberian bebas visa kunjungan kepada sejumlah negara. Menurut Evita, pemberian bebas visa kunjungan jangan sekadar untuk mengejar target wisata, tapi juga perlu memerhatikan aspek politik, pertahanan, keamanan, budaya, dan ekonomi. 

“Pemberian bebas visa kunjungan kepada banyak negara menunjukkan langkah panik pemerintah hanya demi target wisata. Pemerintah harus dengan cermat memerhatikan dampak kebijakan itu bagi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme,” kata Evita.

Padahal, dari pengalaman sebelumnya, kedatangan wisatawan mancanegara tidak terlalu dipengaruhi oleh bebas visa. Menurut Evita yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA), minimnya kunjungan wisatawan mancanegara diakibatkan kesalahan dalam pengelolaan kepariwisataan, termasuk strategi pemasaran.