Kekayaan bahari Indonesia terbentang dari ujung Sumatera sampai ujung timur Indonesia, Papua. Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mengasah potensi bahari mutiara hitam dari timur Indonesia.
Sutradara film Ari Sihasale pada tahun 2012 menyutradarai film yang menyentil kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua, tepatnya di Kabupaten Lanny Jaya. Lewat film berjudul Di Timur Matahari ia menggambarkan kehidupan sosial budaya warga Papua, sekaligus mengangkat betapa sulitnya anak-anak Papua mendapat pendidikan yang layak, dan mahalnya harga kebutuhan pokok di sana.
Dalam satu adegan, aktris Laura Basuki (Vina), gadis kota yang menikahi pemuda asli Papua, kaget bukan kepalang saat ingin membayar belanjaannya. Bagaimana tidak, ia mesti membayar Rp380.000 untuk 10 liter minyak, dan Rp1.800.000 untuk dua karung beras. Mahalnya harga bahan pokok ini akibat pengiriman barang dari kota hanya bisa melalui jalur udara.
Kesenjangan harga memang sudah jadi keluhan warga Papua. Minim infrastruktur menjadi penyebabnya. Untungnya angin segar berembus dari pusat. Saat meresmikan pabrik sagu Perhutani di Distrik Kais, Papua Barat, pada Januari lalu, Presiden menjanjikan bahwa pada tahun 2018 seluruh kabupaten di Papua akan terhubung jalan aspal.
Perlahan, janji ini mulai diwujudkan. Pembangunan jalan Trans Papua sudah mulai digarap. Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari total 4.325 kilometer, sepanjang 3.667 kilometer jalan telah tersambung. Sesuai janji presiden, proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2018.
Wujud keseriusan pemerintah lainnya dalam membangun Papua yang sejahtera ialah dengan membuka Bandara Nop Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo pada Oktober lalu. Bandara di atas lahan seluas 230 hektare ini bisa didarati pesawat jenis ATR 72.
Lalu, untuk mengatasi harga bahan bakar minyak tinggi di Papua, baru-baru ini pemerintah membeli dua pesawat pengangkut BBM (Air Tractor) sebagai upaya mewujudkan BBM satu harga, termasuk di Papua. Menurut Presiden Jokowi, inilah upaya untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mendukung upaya pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengambil peran aktif mengembangkan potensi kelautan, khususnya di Kabupaten Biak Numfor, yang berada di sebelah utara daratan Papua dan berseberangan dengan Samudera Pasifik. Kabupaten dengan tiga pulau besar dan 62 pulau-pulau kecil ini jelas mengandalkan pelabuhan laut dan bandara sebagai lalu-lintas perekonomiannya.
Jadi, wajar saja kalau Kabupaten Biak Numfor memiliki wisata pantai yang cukup menggoda hati. Sebut saja Pantai Korem di distrik Biak Utara. Keunikan pantai ini karena adanya teluk melengkung sekitar 1 kilometer di area pasir delta. Teluk ini dialiri Sungai Warbon sehingga pengunjung bisa berendam di air tawar walau sedang berwisata pantai. Dari pusat Kota Biak, pantai ini berjarak 32 kilometer.
Sementara, bagi Anda yang doyan menyelam, kawasan Pulau Samberpasi di Distrik Padaido sedang dikembangkan menjadi destinasi wisata taman laut. Kabarnya, karang di kepulauan Samberpasi menyimpan 95 spesies koral, 155 spesies ikan, dan berbagai jenis hiu karang dan gurita.
Sejalan dengan itu, potensi sumber daya ikan di Kabupaten Biak Numfor juga menggembirakan. Data KKP menyatakan, produksi saat ini sumber daya ikan di Kabupaten Biak Numfor mencapai 51.350 ton, dan sebanyak 39.587,6 ton belum termanfaatkan. Komoditi unggulannya antara lain tuna mata besar, tuna ekor kuning, cakalang, tongkol, serta tenggiri bulat dan papan. Komoditi ini kebanyakan dipasarkan ke Hong Kong dan Cina bagian Selatan.
(Baca juga: Ketika Bumi Sriwijaya Bertumpu pada MICE)
Sejauh ini, sedikitnya ada 4.614 nelayan di Kabupaten Biak Numfor. Untuk mendukung kegiatan para nelayan sekaligus mengoptimalkan potensi kekayaan laut di Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, KKP menggelontorkan dana sebesar Rp10,436 miliar untuk berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan sarana pengolahan, penunjang, dan gudang beku terintegrasi. Lalu, pembangunan kantor, mess, penjara, gudang, lapangan, pengadaan kebun bibit, sarana budi daya ikan, dan rumput laut.
Dana ini juga digunakan untuk pengadaan sarana air bersih, pengadaan cool box serta ruang pengolaman ikan, sampai penyusunan masterplan dan business plan berbasis perikanan di Pulau Biak dilakukan untuk mendukung produktivitas nelayan setempat. Hanya, memang masih ada kebutuhan infrastruktur dasar yang mesti terpenuhi, seperti penampungan air bersih dan ketersediaan dermaga untuk dermaga perbekalan, tambat, bongkar, dan dermaga pariwisata.
Tak kalah penting pula untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan setempat. Karenanya, KKP melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan, termasuk mengadakan sosialisasi penyelamatan terumbu karang, lamun, bakau, sampai penataan operasional penyidikan tindak pidana perikanan termasuk penanganan barang bukti dan awak kapal serta sosialisasi perundang-undangan terkait.
Harapannya, tentu saja melalui berbagai upaya dan langkah ini, kesejahteraan dan pembangunan bisa merata dan mutiara hitam dari timur Indonesia bisa kembali bersinar.
KOMENTAR
0