Demi mempercepat pertumbuhan wisatawan hingga 20 juta wisatawan asing pada 2019, Kementerian Pariwisata mengadakan rapat kerja nasional (rakornas) yang diadakan di Hotel Kempinski, Jakarta, 26-27 Januari 2016.
Dalam rakornas tersebut, dicapai beberapa hasil kesepakatan, seperti pengembangan sepuluh destinasi wisata prioritas yang punya daya saing tinggi. Ke-10 destinasi tersebut adalah Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Tanjung Lesung, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, dan Morotai.
“Selain itu, kami melakukan pengelolaan single destination single management dengan membentuk badan otoritas pariwisata,” ujar Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI. Pembentukan badan otoritas tersebut akan dimulai dari Danau Toba.
“Selama ini, pengelolaan single destination multi management menjadi penghambat terhadap peningkatan wisman ke obyek wisata,” ungkap Arief Yahya. Dia memberi contoh Angkor Wat di Kamboja. Destinasi tersebut berhasil dikunjungi 1,7 juta turis, sementara Indonesia memiliki taman wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebagai warisan cagar budaya dunia hanya mampu dikunjungi 471.000 wisman dan lima juta wisnus dalam satu tahun.
Selain itu, terobosan juga dilakukan melalui pemberian bebas visa kunjungan (BVK) kepada 90 negara sesuai Perpres No. 104 tahun 2015. Rencananya, pada tahun 2016 ini akan bertambah menjadi 174 negara. “Diproyeksikan, kunjungan wisman dapat tembus satu juta dengan capaian devisa sebesar US$1 miliar,” kata Arief Yahya.
Terobosan lainnya ialah melakukan deregulasi pariwisata dengan menghapus Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT sesuai Perpres No. 105 tahun 2015). Diharapkan, jumlah kapal pesiar (yacht) akan meningkat hingga mencapai 5.000 kunjungan kapal pesiar selama lima tahun ke depan dengan devisa masuk sebesar US$500 juta.
Rakornas yang berlangsung selama dua hari tersebut juga menghadirkan beragam narasumber, seperti Hermawan Kertajaya dari Mark Plus, Sarah Mathew (Trip Advisor), dan Mariane (Ogilvy). Selain itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Kementerian Pariwisata dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan sektor pariwisata.
Penulis: Mikhail
