Kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia untuk ratusan negara dunia sedang ditinjau ulang oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak terkait lainnya untuk membicarakan masalah tersebut.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai konsep bebas visa yang diterapkan selama ini tidak menguntungkan pariwisata Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini tidak memiliki aspek resiprositas atau timbal balik dan berkeadilan.
“Kenapa saya bilang tidak memiliki aspek timbal balik karena negara yang kita berikan bebas visa itu tidak memberikan hal serupa kepada kita. Jadi, saya setuju kalau kebijakan ini dievaluasi bersama,” kata Sandiaga.
Bahkan, ketika aturan tersebut dievaluasi, pariwisata Indonesia akan mendapat keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. Sandiaga menyebutkan seperti mendapatkan kualitas length of stay yang panjang, kualitas belanja lebih baik, hingga memiliki dampak keberlanjutan terhadap lingkungan yang lebih berkesinambungan.
“Saat ini yang kita dukung adalah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karenanya, kita harus mendorong aspek kualitas di atas kuantitas dengan pariwisata yang lebih personalized, customized, localized, smaller in size,” jelasnya lagi.
Evaluasi ini nantinya juga akan membahas penggunaan teknologi terkait elektronik bisa maupun visa on arrival seemless. Menurut Sandiaga, Indonesia sudah harus mulai mengadopsi teknologi tersebut untuk memudahkan para wisatawan yang datang.
“Penggunaan visa elektronik ini akan membuat wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung ke negara kita. Dengan begitu diharapkan indeks dari tourism dan travel bisa meningkat dari segi kemudahan regulasi untuk sektor pariwisata,” ujar Sandiaga.
