Pedoman wisata halal akan menjadi panduan standar untuk mengakselerasi pertumbuhan wisata halal di Indonesia.
Pedoman wisata halal akan meliputi empat bidang yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dalam penyusunan panduan, Kemenpar mengacu pada standar terbaik wisata dunia.
“Kita harus mengikuti strategi umum seperti pelayanan dan harga terbaik dan berlaku di dunia,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menjadi pembicara dalam Pra Konvensi Nasional Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Indonesia di Hotel Hermitage Jakarta, Selasa, (25/6/2019).
Lebih lanjut mengenai standar layanan pariwisata, Menpar menjelaskan pentingnya sertifikasi pariwisata halal bagi pelaku dan produk pariwisata. Sertifikasi dapat dijadikan sebagai jaminan halal bagi produk pariwisata yang diproduksi oleh para pengusaha.
“Untuk langkah awal ada empat bidang usaha yang akan disertifikasi yakni kuliner, hotel, biro perjalanan, dan spa,” kata Arief.
Potensi pawisata halal di Indonesia dinilainya besar namun pencapaiannya belum optimal. Belum banyak daerah yang menjadikan wisata halal sebagai ciri khas wisata. Salah satu daerah yang sudah menerapkan wisata halal yakni Lombok.
“Kita masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Terkadang ada anggapan pelaksanaan sertifikasi tidak berguna, padahal di situlah kita menerapkan standar yang juga mendorong pihak lain untuk meningkatkan kualitas secara bersamaan,” kata Arief.
Di Indonesia, prosentase kedatangan wisman halal mencapai 20% dan akan terus didorong untuk meningkat. Sementara kalau dibandingkan dengan negara tetangga, yakni Singapura, angka kedatangan wisman halalnya lebih dari 20%.
Sementara itu, KH. Ma’aruf Amin mengapresiasi langkah Kemenpar dalam mengembangkan wisata halal Indonesia.
“Semoga pedomannya segera ada dan dapat mempercepat pertumbuhan wisata Indonesia. Kita harap wisata halal Indonesia dapat menjadi yang terbaik di dunia,” ujar Ma’ruf Amin.
Ia menilai pelayanan terbaik sebaiknya selalu diberikan kepada wisatawan. Salah satu upayanya dapat dilakukan dengan menghadirkan layanan berstandar halal.
“Kita jangan hanya mengandalkan halal dan status mayoritas muslim saja, tapi kalau tidak bisa memberikan pelayanan terbaik, wisatawan tidak mau datang”, kata Ma’ruf Amin.
Dilanjutkannya, label halal yang diberikan merupakan penyempurna dan berfungsi sebagai nilai tambah. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan sejumlah perbaikan seperti dalam bidang regulasi dan kelembagaan.
