Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara, dan sekitarnya dikebut sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan pembangunan di kawasan destinasi super prioritas itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan saat Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba di Kantor Kemenkomar, Jakarta, Jumat (2/8/2019) mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk bergerak cepat membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba.
“Arahan Presiden untuk dieksekusi secepat-cepatnya, untuk para investor juga harus segera membangun,” kata Luhut.
Luhut juga memastikan agar Kementerian PUPR segera mengeksekusi arahan Presiden Jokowi terkait infrastruktur di Danau Toba dan pengembangan sektor pariwisata.
“Target pada 2020 infrastruktur dasar atau sarana dan prasarana menunjang kawasan pariwisata atau Otorita Danau Toba dan wilayah sekitarnya terealiasi,” kata Luhut
Dalam Rakor tersebut, hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Dirut Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Arie Prasetyo.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan kesiapan para investor untuk melaksanakan groundbreaking hotel di Danau Toba, khususnya di zona otorita.
“Komitmen dari Pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar di dalam kawasan segera diwujudkan, salah satunya dimulai pada September 2019,” kata Menpar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam format Conditional LUDA (Land Utilization dan Development Agreement), yang ditargetkan pada 10 Oktober 2019.
“Komitmen dari investor mengenai dimulainya pembangunan fisik. Groundbreaking Glamorous Camping atau Glamping pada 10 Oktober 2019. serta Groundbreaking Luxurious Hotel ditargetkan pada 20 April 2020,” katanya.
