Pulau Bangka sudah terkenal sebagai destinasi wisata budaya, alam, dan sejarahnya. Harmonisnya penduduk Melayu dengan keturunan Tionghoa juga membuat pulau ini sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi.
Ke depannya, pulau Bangka juga akan menjadi tujuan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition), khususnya untuk segmen pameran. Pasalnya, kawasan wisata Tanjung Gunung—yang sedang berusaha naik kelas menjadi kawasan ekonomi khusus—dalam waktu dekat juga akan menjadi pusat MICE. Syaratnya hanya satu, kawasan ini segera disetujui mendapat status sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
Eddy Priyasmono, Direktur PT Pan Semujur Persada dan juga Ketua Pengusung KEK Tanjung Gunung, mengatakan, dalam rencana kerja dari PT Pan Semujur Persada, ada empat hal yang akan dibangun dalam fase tiga tahun pertama setelah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, yakni MICE and open air mall, lifestyle beach, hotel and resort, serta old town garden.
“Kita coba, karena kita beberapa kali konsultasi dengan desainer dan dari feasibility study-nya, kita mau buat ini MICE yang hubungannya ke maritim. Kalau JIExpo di Jakarta ‘kan kebutuhannya untuk pameran maritim di darat, kalau ini kita akan buat di pantainya,” ujar Eddy. “Efek lain apakah ini bisa digunakan untuk MICE yang lain, itu bonusnya. Tapi kita fokusnya ke situ dulu.”
Untuk pembangunan MICE and open air mall, akan dilakukan oleh Synthesis Development dengan menggunakan lahan seluas 17 hektare.
Martin dari PT Pan Semujur Persada menambahkan, “Kita inginnya puluhan ribu turis MICE per bulan, tapi kami belum bisa menentukan berapa luas venue MICE-nya.”
Eddy mengatakan, pengembangan kawasan wisata Tanjung Gunung ini sudah berlangsung dari tahun 2017. “Kami memenuhi syarat dari geoekonomi dan geostrategis untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus. Tempat ini dekat dengan pusat pemerintahan dan Bandara Depati Amir, tidak sampai 15 menit,” ujar Eddy.
Untuk progresnya sendiri hingga ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, Eddy mengatakan bahwa yang masih mengganjal adalah perjanjian dengan PT Timah yang masih “menguasai” kawasan perairan di Tanjung Gunung.
“Persyaratan sudah semua disetujui oleh Dewan KEK Nasional. Yang belum adalah pemanfaatan ruang laut di depan sini yang WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) PT Timah. Kita sudah buat perjanjian dari 2017. Karena dari Dewan KEK masih kurang kuat perjanjiannya, maka kita buat addendum pertama, lalu kita bikin lagi addendum kedua, dan sudah kita submit ke Dewan KEK, dan mudah-mudahan dari hasil ini sudah selesai. Hanya itu satu saja yang belum,” ujar Eddy.
