Jakarta, Venuemagz.com — Perdebatan antara Ketua Backstagers Indonesia Andro dan ekonom Said Didu tak berhenti sebagai adu argumen di layar televisi. Justru dari sana, satu hal mulai terbuka ke publik, yakni adanya garis pemisah yang makin jelas antara event organizer (EO) profesional dan EO abal-abal.
Debat tersebut seolah menjadi titik balik yang mengangkat isu lama ke permukaan bahwa di balik maraknya penyelenggaraan event, ada praktik-praktik yang selama ini luput dari sorotan.
Narasi yang kemudian berkembang, termasuk melalui kampanye digital Backstagers Indonesia, menegaskan bahwa tidak semua EO berada di level yang sama. Ada yang bekerja dengan standar, namun ada pula yang dituding hanya hadir sebagai “pemain proyek”.
Kelompok terakhir inilah yang kerap dikaitkan dengan praktik tidak sehat, termasuk dugaan menjadikan event sebagai sarana untuk menyerap anggaran, terutama pada proyek-proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah baik lembaga atau kementerian.
Dalam framing yang lebih keras, EO abal-abal digambarkan sebagai entitas yang tidak memiliki fondasi jelas, tidak terdaftar dalam asosiasi, tidak memiliki standar kerja, hingga muncul hanya saat ada proyek dan menghilang ketika tanggung jawab dipertanyakan.
Sebaliknya, EO profesional ditegaskan sebagai bagian penting dari ekosistem industri. Mereka tergabung dalam asosiasi, memiliki sertifikasi, bekerja secara sistematis, serta menjaga reputasi dan keberlanjutan rantai ekonomi. Perannya bahkan disebut sebagai orchestrator ekosistem event, penghubung antara berbagai elemen industri dari hulu ke hilir.
“Masalahnya bukan event. Masalahnya adalah EO abal-abal yang menyusup tanpa standar,” menjadi pesan kunci yang mencuat.
Pernyataan ini sekaligus menggeser fokus perdebatan. Jika sebelumnya industri event disorot sebagai potensi masalah, kini perhatian beralih pada aktor-aktor di dalamnya, siapa yang benar-benar bekerja profesional dan siapa yang sekadar memanfaatkan celah.
Di tengah polemik tersebut, data menunjukkan bahwa industri event bukan sektor pinggiran. Aktivitas MICE di Indonesia memiliki efek berganda yang besar, menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, logistik, hingga UMKM.
Namun, potensi ini menjadi rentan ketika tata kelola tidak dijaga. Praktik seperti penggunaan dana DP untuk menutup biaya operasional, keterlambatan pembayaran vendor, hingga sistem kerja yang tidak transparan menjadi masalah berulang, baik di level kecil maupun proyek berskala besar.
Di sinilah kekhawatiran muncul ketika proyek event, khususnya yang menggunakan anggaran publik, jika dikelola tanpa standar yang jelas maka dampaknya bukan hanya pada kualitas acara, tetapi juga pada akuntabilitas penggunaan anggaran.
Debat yang awalnya bersifat normatif kini berubah menjadi refleksi yang lebih dalam bagi industri ini. Bahwa persoalan utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya event, melainkan bagaimana event itu dijalankan dan oleh siapa.
Industri event Indonesia kini dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mempertegas batas antara profesionalisme dan oportunisme. Karena pada akhirnya, bukan hanya panggung yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan terhadap bagaimana uang, reputasi, dan ekosistem dikelola di balik layar.
