Jakarta, Venuemagz.com – Efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan besar pasca-pandemi COVID-19 terbukti memberikan dampak serius bagi industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di Indonesia.
Data yang diungkap pelaku industri menunjukkan, penyelenggaraan event mengalami penurunan drastis hingga 50 persen dari tahun ke tahun, membuat ribuan pekerja dan vendor kecil menjadi korban.
“Sejak COVID, event besar sudah hilang 50 persen. Dan setelah COVID, bukan hanya korporasi, tapi pemerintah juga malah memangkas habis-habisan anggarannya. Kalau dulu kita bisa prediksi, sekarang tidak jelas lagi,” ujar Reza Abdullah, Presiden Direktur Royalindo Expoduta, dalam podcast Obrolan MICE di kanal YouTube Majalah VENUE.
Efek Domino dari Efisiensi
Reza menjelaskan, efisiensi yang dilakukan pemerintah berimbas langsung pada sektor swasta. Sebab, banyak perusahaan, terutama BUMN, menjadikan belanja pemerintah sebagai patokan.
“Kalau BUMN efisiensi, otomatis korporat ikut. Jadi efek domino. Tahun ini saja event bisa drop 50 persen,” ujarnya.
Situasi ini diperparah dengan sistem tender yang tidak transparan. “Kalau dulu kita bisa atur kalender tender, sekarang gelap. Kita tidak tahu kapan akan ada lelang, semua mendadak. Padahal, industri ini butuh persiapan panjang,” tambahnya.
Vendor Kecil dan Pekerja Harian Paling Terpukul
Meski industri perhotelan masih mampu bertahan, vendor-vendor pendukung event menjadi pihak paling cepat merasakan dampak. Mulai dari penyedia katering, sabun, hingga dekorasi acara, banyak yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Hotel mungkin masih bisa bertahan dengan gaji pokok karyawan. Tapi vendor-vendor kecil? Mereka langsung layoff. Katering, sabun, dekorasi, semuanya kena duluan,” jelas Reza.
Dampak paling nyata juga dirasakan pekerja harian di sektor event. Seorang sopir, kata Reza, hanya bisa bekerja 4 hari dalam 2 bulan karena minimnya kegiatan.
“Bayangkan, income mereka jauh dari cukup. Industri ini menyerap tenaga kerja banyak, tapi paling rentan kalau event berhenti,” tegasnya.
Pajak Jalan, Dukungan Mandek
Ironisnya, meski industri event memberikan kontribusi besar melalui pajak, dukungan pemerintah dinilai minim. Reza mencontohkan, perusahaan event besar bisa membayar puluhan miliar rupiah per tahun hanya dari PPN, tapi tidak ada keberpihakan dari negara.
“Kita bayar pajak gede, tapi saat susah ya kita jalan sendiri. Waktu COVID, kita yang harus ke BNPB, ke gubernur, minta izin sendiri. Tidak ada kementerian yang bantu,” ungkapnya.
Industri MICE dan Dampak Ekonomi Daerah
Industri MICE sejatinya punya daya ungkit ekonomi yang sangat luas. Reza menyebut, setiap pertemuan atau pameran bukan hanya menguntungkan hotel atau EO, tetapi juga masyarakat kecil.
“Dari porter di bandara, sopir taksi, sampai warung kecil di sekitar venue semua kecipratan. Sayangnya, ini tidak pernah tercatat dalam data resmi,” jelasnya.
Menurut catatan, industri pariwisata termasuk MICE adalah salah satu sektor yang paling cepat menyalurkan dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Ketika anggaran perjalanan dinas atau event dipotong, otomatis konsumsi masyarakat juga menurun drastis.
Catatan Kritis
Efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa strategi pendukung membuat industri event Indonesia berada di ujung tanduk. Tanpa intervensi pemerintah, ribuan pekerja harian dan vendor kecil akan terus menjadi korban.
“Seharusnya justru spending di pariwisata yang di-stimulus. Karena pariwisata itu langsung mengalir ke masyarakat luas, bukan hanya segelintir,” pungkas Reza.
