Jakarta, Venuemagz.com –Kritik keras terhadap minimnya dukungan pemerintah kembali mencuat dari kalangan industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Reza Abdullah, Presiden Direktur Royalindo, menegaskan bahwa selama lebih dari dua dekade, pelaku event di Indonesia merasa “jalan sendiri” tanpa konsistensi dukungan dari Kementerian Pariwisata maupun pemerintah pusat.
Pernyataan ini disampaikan Reza dalam tayangan YouTube Venue Magazine Episode “Obrolan MICE” yang membahas tantangan industri event di tengah inkonsistensi kebijakan pariwisata nasional berjudul “Pengakuan Blak-Blakan Pelaku Industri Event Soal Dampak Efisiensi Anggaran”.
Reza menuturkan, selama pandemi COVID-19, ketika industri event lumpuh, para pelaku MICE harus berjuang sendiri mencari izin penyelenggaraan acara.
“Waktu COVID, kami setengah mati melobi kementerian supaya sektor ini dibuka. Tidak ada tindak lanjut. Akhirnya kami ke BNPB sendiri, ke gubernur sendiri, baru bisa jalan. Jadi memang rasanya selama 20 tahun ini, kita jalan sendiri tanpa keberpihakan,” ujarnya.
Kontribusi Pajak Besar, Tapi Terabaikan
Lebih jauh, Reza menyoroti kontribusi signifikan industri MICE dan pariwisata terhadap penerimaan negara maupun daerah. “Kita bayar pajak puluhan miliar per tahun. PPN dari sektor ini tidak kalah dengan pabrik. Tapi kami seperti tidak dianggap strategis,” katanya.
Ia mencontohkan, pajak hotel yang terbagi dua; pemerintah daerah dan pusat, otomatis menurun ketika aktivitas pariwisata melemah. “Itu jelas berdampak ke PAD daerah. Tapi nyatanya tidak ada langkah nyata pemerintah,” tambahnya.
Efek Langsung ke Ekonomi Rakyat
Menurut Reza, keistimewaan industri pariwisata yang di dalamnya ada sektor MICE juga adalah dampaknya yang langsung menyentuh masyarakat. Dari porter bandara, sopir taksi, warung kecil, hingga vendor perhotelan semuanya terlibat dalam industri ini.
“Begitu spending pariwisata turun, vendor-vendor ini yang paling duluan kena. Hotel mungkin masih bisa gaji karyawan, tapi vendor sabun, katering, sayur, hingga vendor event langsung drop. Banyak yang sudah mulai lay off,” ujarnya.
Reza menilai, pemerintah semestinya menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas dengan stimulus yang jelas. Namun kenyataannya, kebijakan perjalanan dinas (SPPD) justru dipangkas.
“Padahal sebagian besar SPPD itu akhirnya dibelanjakan di sektor pariwisata, ada yang untuk transportasi, makan, beli oleh-oleh. Uang tersebut langsung mengalir ke masyarakat. Tapi kebijakan yang ada justru menekan belanja perjalanan,” tegasnya.
Pernyataan Reza Abdullah menggambarkan persoalan klasik yang dihadapi industri event di Indonesia: kontribusi besar terhadap ekonomi dan diplomasi budaya, tetapi minim perhatian dari pemerintah.
“Kalau terus begini, bukan hanya hotel yang kena dampak, tapi juga vendor-vendor kecil yang jadi tulang punggung industri,” pungkasnya.
Sumber: [EKSKLUSIF] Pengakuan Blak-Blakan Pelaku Industri Event Soal Dampak Efisiensi Anggaran
