Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR/MPR, 13 Juni 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajukan penambahan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.052.364.852.000 dari pagu anggaran sebelumnya yang telah ditetapkan, yaitu Rp1.798.347.951.000.
Sandiaga mengatakan, tambahan ini sangat penting untuk menghadirkan program-program yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor parekraf di Indonesia.
“Kami menyampaikan usulan tambahan ini sejumlah Rp3.052.364.852.000 dan teralokasi pada masing-masing satuan kerja dengan fokus pada isu utama, yaitu peningkatan kekuatan SDM maupun kekuatan destinasi dan beberapa program unggulan, seperti program desa wisata,” kata Sandiaga.
Sandiaga menilai, dengan jumlah pagu anggaran yang memadai tentunya akan mempermudah Kemenparekraf di periode pemerintahan berikutnya untuk menjalankan program sesuai dengan harapan masyarakat dalam hal penguatan pariwisata sehingga sektor parekraf bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja lebih luas bagi masyarakat.
Program-program ini, kata Sandiaga, patut dihadirkan untuk meningkatkan pencapaian pariwisata Indonesia di mata dunia. Terlebih, ada sejumlah pencapaian membanggakan yang diraih sektor parekraf Indonesia di tingkat dunia, di antaranya indeks kinerja pengembangan pariwisata Indonesia (Travel Tourism Development Index/TTDI) versi World Economic Forum (WEF) yang naik 10 peringkat, dari peringkat 32 menjadi 22 dunia.
Selain itu, Indonesia kembali menduduki peringkat teratas sebagai destinasi ramah Muslim versi Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2024.
“Ada dua momentum di dunia pariwisata, pertama sentimen, kedua momentum. Sentimen kita ini sangat positif sekarang di dunia luar dan momentum ini shifting ke Indonesia, terutama dengan capaian-capaian TTDI. Jadi kami harapkan momentum ini bisa kita gunakan dan kita harapkan pariwisata kita akan semakin baik,” katanya.
Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI, selaku pimpinan rapat, mengatakan, pihaknya akan mendukung Kemenparekraf agar pengajuan tambahan anggaran ini bisa dikabulkan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025.
“Selanjutnya saya mengharapkan anggota DPR RI Komisi X yang berada di badan anggaran untuk memperjuangkan alokasi penambahan anggaran ini,” ujar Syaiful.
