Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan pagu anggaran yang diterima Kemenparekraf pada tahun 2021. Pemaparan tersebut disampaikan melalui rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
Sandiaga menjelaskan pagu anggaran Kemenparekraf 2021 telah mengalami realokasi dan refocusing sebanyak empat kali. Awalnya, Kemenparekraf akan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp4.907.148.382.000, kemudian mengalami realokasi hingga Rp2.880.366.582.000 atau 58,7 persen dari total pagu awal.
“Realokasi ini dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang ditetapkan pada 25 Februari 2021, 31 Mei 2021, 28 Juli 2021, dan 16 Agustus 2021,” kata Sandiaga.
Menurutnya, realokasi anggaran keempat kalinya ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor S-629/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV. Refocusing dan realokasi ini mengakibatkan sejumlah pembatasan, pengurangan nilai kontrak, dan penundaan sejumlah kegiatan strategis.
“Pembatasannya antara lain adalah pertemuan offline di luar kantor, roadshow offline di dalam dan luar negeri, serta perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Selain itu, ada penghentian honorarium 20 perwakilan pemasaran wisata Indonesia (VITO) di 14 negara,” ujarnya lagi.
Kendati mengalami perubahan pagu anggaran, Kemenparekraf, masih menjalankan sejumlah kegiatan strategis yang dilakukan setiap satuan kerja. Beberapa di antaranya adalah pelatihan dan pendampingan SDM pelaku ekonomi kreatif unggulan, Anugerah Desa Wisata Indonesia, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental sustainability) bagi pelaku wisata, penyiapan bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata (BPUP), pemasaran desa wisata, reaktivasi industri pariwisata melalui pemberian stimulus pariwisata bagi masyarakat penerima vaksin, dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di media nasional.
“Kami juga membuat konten storytelling wisata minat khusus dan event, pendukungan kegiatan MICE nasional dan internasional di Jakarta, pendukungan pelaksanaan PON XX dan Perpanas (Pekan Paralimpiade Nasional) XVI di Papua, program Aksi Selaras Sinergi (Akselarasi), dan program-program lainnya,” jelasnya lagi.
Menanggapi hal tersebut, Dede Yusuf selaku pimpinan rapat berharap agar Kemenparekraf dapat mengoptimalkan pemanfaatan sisa pagu anggaran untuk melaksanakan program prioritas. Dede juga mendorong Kemenparekraf untuk menyusun narasi yang argumentatif terkait peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor krusial yang menopang ekonomi nasional.
“Narasi ini sangat penting, tujuannya agar pada tahun anggaran 2022 nanti alokasi anggaran Kemenparekraf tidak mengalami pemotongan yang signifikan,” ungkap Dede yang juga mewakili Komisi X DPR RI.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar Kemenparekraf dapat meningkatkan strategi perencanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang dengan lebih baik lagi. Ia meminta dalam menjalankan strateginya tersebut, Kemenparekraf harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait di dalamnya.
