Pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap perekonomian negara, khususnya yang bergerak di industri pariwisata. Bahkan, hampir seluruh wilayah di Indonesia merasakan dampak tersebut, tak terkecuali di DKI Jakarta.
Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, selama pandemi, pertumbuhan ekonomi di Jakarta melambat 5,06 persen. Data tersebut dikeluarkan Cucu saat menghadiri kegiatan virtual MarkPlus Government Roundtable dengan tema “Strategi dan Program Cleanliness, Health and Safety (CHS) Destinasi Pariwisata Pasca Pandemik”.
“Tetapi, jika dibanding provinsi lain, DKI Jakarta sebenarnya jauh lebih baik secara ekonomi. Namun, tetap penurunan sektor pariwisata terasa sekali saat pandemi ini,” ujar Cucu.
Sebagai ibu kota negara dan wilayah yang pemasukannya cukup besar dari pariwisata, DKI Jakarta mengalami penurunan dari sektor ritel sebanyak 40 hingga 90 persen. Bahkan, sektor hotel juga mengalami penurunan mulai dari 25 sampai 95 persen.
Penurunan ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan di Jakarta pada Januari hingga April 2020 yang hanya 4,9 juta orang. Padahal, di periode sama tahun lalu, bisa mencapai 12,68 juta wisatawan. Pendapatan pajak juga mengalami penurunan dari proyeksi Rp7,3 triliun menjadi Rp1,7 triliun dari awal tahun hingga Mei 2020.
Oleh karenanya, Cucu berharap di kuartal ketiga dan keempat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta sudah mulai merangkak naik. Apalagi, dengan adanya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan menjadi titik balik perekonomian DKI Jakarta di tengah pandemi.
“Salah satu faktor adanya pelonggaran adalah karena rasio penularan DKI kini di bawah satu, dibanding sebelum PSBB yang rasionya empat. Rasio empat ini kalau diartikan jika satu orang positif, maka potensi penularan bisa sampai ke empat orang,” jelas Cucu.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Kementerian Kesehatan menilai, memang benar adanya jika DKI Jakarta terbilang cukup baik dalam penanganan COVID-19. Namun, Jakarta masih masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan kasus terbanyak bersama Jawa Timur, Sulawesi Selatan, serta Sumatera Utara.
“Pelonggaran PSBB DKI terhitung cermat walau peningkatan terjadi terus. Ini penting untuk melakukan pelonggaran secara berkala di tengah pandemi belum mereda karena sektor perdagangan harus berjalan terus agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup,” kata Endang Budi Hastuti, Kepala Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging.
KOMENTAR
0