Rembuk Nasional Dukung Pengembangan Industri Pariwisata

Thursday, 26 October 17   32 Views   0 Comments   Harry Purnama
Rembuk nasional
Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Pariwisata masuk radar rekomendasi Rembuk Nasional di Pusat Niaga JIExpo Kemayoran, Jakarta, 23 Oktober 2017. Dari mulai Perhubungan Laut, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata Bahari, serta Hasil Rembuk Daerah, semua menghasilkan usulan yang diteruskan ke Presiden Joko Widodo.

Kelima rekomendasi tadi umumnya bersinggungan dengan pariwisata. Tengok saja rekomendasi pertama di sub sektor perhubungan laut: segala hal yang terkait efisiensi rute pelayaran agar tidak tumpang tindih dengan rute pelayaran komersial milik swasta, peningkatan SDM kemaritiman melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, serta penerapan asas cabotage dengan mempercepat pengurusan izin penggunaan kapal asing agar tidak mengganggu proses bisnis yang lain.

“Diharapkan juga, kegiatan ini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan Indonesia,” ujar Ridwan Djamaluddin, Ketua Tim Rembuknas 2017.

Itu sebabnya, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, ikut dijadikan rekomendasi berikutnya. Setelah itu, rekomendasinya kembali mengarah ke pariwisata.

Arahnya adalah penguatan pariwisata bahari. Di sini, pemerintah diminta meningkatkan infrastruktur di kawasan wisata bahari, memperkuat gerakan nasional dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata bahari, dan melakukan deregulasi kebijakan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepelabuhanan (CIQP) bagi kapal pesiar dan kapal layar.

“Di bidang pariwisata bahari, kami merekomendasikan deregulasi perpajakan dan impor peralatan wisata bahari. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur destinasi wisata,” ujar Indroyono Soesilo, Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata.

Hal lain yang ikut direkomendasikan adalah pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah destinasi wisata dan penguatan SDM penunjang wisata bahari.

Untuk kapal yacht rekomendasinya juga terbilang sangat kuat. “Hasil rekomendasi untuk yacht adalah pengintegrasian aplikasi vessel declaration dengan aplikasi yachter online. Ini bisa membuat proses masuk yacht lebih simple, efisien, cepat sekaligus memudahkan pengawasan,” ujar Indroyono.

Poin lainnya yang masuk radar rekomendasi adalah deregulasi kebijakan kunjungan wisata kapal yacht asing. Utamanya CIQP (Custom, Immigration, Quarantine, Port) satu atap. Pembangunan fasilitas marina juga ikut dikebut. Arahnya, Indonesia tidak hanya sebagai “destinasi kunjungan”, tetapi lebih sebagai “destinasi hub/home base” kapal wisata yacht asing.

“Ini yang memberikan keuntungan dan dampak ekonomi lebih besar ke negara. Tahap awal marina menggunakan biaya APBN,” tutur Indroyono.

Dadang Rizki Ratman, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & industri Pariwisata Kemenpar, juga ikut buka suara. Dalam rekomendasinya, dia mengatakan sangat butuh restrukturisasi tarif handling di pelabuhan oleh Pelindo. Tarif yang dipatok saat ini dinilai masih terlalu mahal.

Selain itu, Dadang juga mendorong deregulasi kebijakan industri wisata cruise sehingga Indonesia nantinya bisa menjadi “destinasi hub/home base” kapal wisata cruise.

“Untuk mendatangkan 1.000 call cruise, perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi seperti Pelabuhan Belawan-Medan, Tanjung Priok-Jakarta, Tanjung Perak-Surabaya, Makassar, dan Benoa-Bali, serta destination port cruise potensial, yaitu Tanjung Emas-Semarang, Sabang-Aceh, Celukan Bawang-Bali, Pelabuhan Balikpapan-Kaltim, dan Teluk Bayur–Padang,” ujar Dadang.

Untuk 19 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sudah terealisasi 14 KSPN Bahari. Rekomendasi yang diberikan meliputi mengembangkan model kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KBPU) pada KSPN terpilih.

“Pada KSPN, inisiasi pemerintah lebih dominan, pemda mendukung,” ujar Dadang.

Dadang menambahkan, dari target 45 destinasi selam, saat ini sudah terealisasi 46 destinasi selam. Namun, untuk mengembangkannya, dirinya merekomendasikan setiap destinasi selam ditetapkan carrying capacity, tingkat risiko, dan kualifikasi penyelam.

“Juga diperlukan kebijakan sertifikasi penyelam di bawah koordinasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI),” ujar Dadang.

Menpar Arief Yahya mengaku senang lantaran pariwisata masuk radar rekomendasi Rembuk Nasional. Lima rekomendasi Rembuk Nasional Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan tadi menurutnya sudah sangat berbobot.

“Rekomendasinya seperti mendorong wisata bahari Indonesia naik kelas ke level global. Kalau titik labuhnya banyak, berstandar global dan terintegrasi secara online, laut kita pasti bakal penuh dengan cruise dan yacht berbendera asing,” ucap Arief Yahya.