Turisme Boleh, Tapi Konservasi Tetap Panglima

Pengembangkan turisme di kawasan konservasi boleh dibilang merupakan cara jitu untuk memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Namun, konservasi tetap menjadi panglima agar kawasan konservasi tetap lestari. Untuk mengetahui bagaimana kawasan konservasi dikelola sehingga memberikan manfaat ekonomi, Bayu Hari, Erwin Gumilar, dan Nurhayati dari Majalah VENUE menjumpai Wiratno, Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), di kantornya di Gedung Manggala Wanabakti. Berikut petikan wawancaranya.

Pendapatan Anda tentang kawasan konservasi harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat?

Pengembangan turisme di kawasan konservasi itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat lokal, mereka jangan hanya jadi penonton. Untuk itu, konsep ekowisata hal yang tepat, seperti  yang berlangsung di Tangkahan, di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Tapi, yang terjadi turisme itu dikuasai oleh private invesment. Desain pengembangannya harusnya bukan seperti itu, harus berdasarkan community based.

Bisa ceritakan penerapan ekowisata di Tangkahan?

Dahulu, illegal logging marak terjadi di Tangkah. Masyarakat kerap melakukan penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, pada tahun 2000 an, diterapkan konsep ekowisata di kawasan itu, dan masyarakat menjadu pelaku ekowisata. Ini sudah berjalan sekitar 18 tahun, uang yang beredar mencapai lebih dari Rp10 miliar per tahun. Dan Tangkahan bisa dibilang merupakan percontohan untuk pengembangan ekowisata di kawasan lainnya.

Tangkahan sudah diduplikasi di mana saja?

Itu dilanjutkan di Kali Biru, Yogyakarta. Kemudian di Sumatera Barat juga ada kelompok yang mengembangkan konsep yang berlangsung di Tangkahan.

Pendapat Anda tentang konsep kawasan konservasi mandiri?

Kemandirian itu tidak bisa seluruhnya, kawasan konservasi itu harus memberikan manfaat jangka panjang dan bermanfaat bagi semua. Misalnya Gunung Gede itu hanya 21 ribu hektare, tapi dia menyangga kawasan lebih dari seratus ribu hektare. Banyak jutaan masyarakat yang bergantung pada TN Gede. Kami yang berpikir bagaimana caranya agar itu tetap berlangsung.

Padahalnya, manfaatnya, mulai dari airnya, udaranya, itu mengalir kemana-mana. Jadi agak sulit untuk menghitung kemandiriannya. Kawasan konservasi sudah memberikan banyak, tapi hanya mendapatkan sedikit. Itu juga masalah.

Sebetulnya kemandirian itu bukan hanya dari turisme. Cost benefit analisisnya harus dilihat lebih luas, dalam konteks total economic evaluation: manfaat airnya, udaranya, karbonnya, banyak sekali.

Itu sebenarnya bisa dikapitalisasi?

Bisa. Banyak pendekatan untuk itu. Tapi kita tidak boleh memperkosa kawasan konservasi. Persepsi itu yang membuat kami berseberangan dengan Kementerian Pariwisata. Kawasan konservasi itu bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman dari anak cucu kita.

Mengapa belum berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata?

Kami tidak pernah bertemu dengan mereka. Site-nya ada di kita. Potensinya banyak yang bagus di kawasan konservasi. Sebetulnya memang harus disinergikan.

Untuk turisme, menurut saya, yang penting lama tinggal di perpanjang. Itu membuat dia lebih banyak mereka mengeluarkan biaya. Jadi jangan single destination. Kedua, harus dibangun value, mereka ingin kembali lagi.

Dan turisme itu sebenarnya bukan hanya tentang keindahan, tapi juga bisa menjadi tempat untuk pengkajian, edukasi, dan kesehatan  (forest healing). Untuk itu memang diperlukan narasi yang menjelaskan masing-masing site tersebut, tentang keindahannya, keberagamannya, manfaatnya, dan sebagainya. Nah itu nanti diberikan kepada setiap pengunjung, berbasis aplikasi.

Bagaimana pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia?

Kita mempunyai cara tersendiri. Jadi mengurus hutan itu prinsipnya tidak bisa mengabaikan masyarakat, mungkin negara lain bisa, tapi di sini tidak bisa. Hutan di sini punya hubungan erat dengan sejarah, masyarakat, budaya dan adat. Hidup mereka bergantung pada hutan.

Kalau mereka tidak dilibatkan, mereka akan merusak. Tangkahan itu buktinya, masyarakat di sana yang menjaga hutan, tidak ada satu pun polisi hutan di sana. Karena itu aset mereka untuk pariwisata. Kalau hutannya rusak, tidak ada yang mau datang. Di Tangkahan yang datang itu 90 persen wisman, terutama dari Eropa.

Untuk menjaga kawasan konservasi, berapa anggaran yang tersedia?

Sekarang ini ada sekitar 27,14 juta hektare kawasan konservasi di Indonesia, anggaran kita Rp1,5 triliun. Pegawai kita lebih dari 6.000 ribu. Dan 60 persen dari itu untuk manajemen cost (gaji, perbaikan sarana prasarana). Jadi satu tahun itu sekitar Rp600 miliar untuk menjadi kawasan konservasi. Kemudian, ada dukungan pendanaan dari mitra, melalui cara mereka sendiri, misalnya melakukan survey harimau atau gajah. Apabila dihitung per hektare, masih kecil untuk merawat kawasan konservasi.

Tapi sebetulnya tidak semua kawasan hutan itu dijaga, kami ada kemitraan dengan masyakarat, karena kami tidak mampu. Mereka akan membantu menjaga hutan karena manfaatnya dinikmati oleh mereka. Kemudian riset yang dilakukan itu juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Sementara banyak manfaat yang belum kita tahu untuk kemanusian. Untuk itu, kami bekerja sama dengan IPB, yang menemukan mikroba untuk mempercepat pertumbuhan akar tanaman sehingga tidak perlu memakai pupuk kimia yang merusak tanah.

Jadi, kita memberikan value pada alam itu sangat rendah. Sebetulnya itu kewajiban pemerintah, dalam jangka panjang yang jagain itu pemerintah. Kalau swasta kan selalu berhitung.

Angka ideal untuk merawat kawasan konservasi berapa?

Di banyak negara, pendekatan idealnya, angkanya mungkin sekitar US$30-50 per hektare per tahun. Tapi di sana persoalannya tidak serumit di sini, aktivitas pertanian masyarakat masih sangat membutuhkan lahan. Oleh karena itu, kita menggunakan sistem zonasi: ada zona tradisional, zona pemanfaatan.

Terpenting, alam itu mempunyai sistem keseimbangan, ketika diambil di atas ambang batas, dia akan tenggelam terus.

Perkembagan media sosial,  turut memicu meningkatnya kunjungan wisatawan. Apa pendapat Anda tentang itu?

Tren ke Taman Nasional itu naik terus. Itu karena medsos. Dan itu agak berbahaya juga, mereka datang hanya untuk swafoto. Di penanjakan misalnya, antrian sangat panjang sehingga menjadi tidak nyaman. Untuk itu dibutuhkan caring capacity. Untuk itu site-nya harus siap, harus punya sistem yang menjamin konservasi kawasan tetap berlanjut.

Bagaimana mengatasi itu?

Kita akan menerapkan online booking di Taman Nasional. Saat ini sudah diterapkan di beberapa TN, dan juga akan diterapkan di Rinjani. Penerapan online booking ini terutama di kawasan yang menjadi favorit wisatawan.

Bagaimana proses investasi di Taman Nasional? Di zona pemanfaatan boleh, aturannya lengkap. Itu memang disediakan agar dimanfaatkan untuk turisme. Pasalnya, kami juga ditarget untuk meningkatkan PNBP. Hasil BNBP itu kembali lagi untuk merawat kawasan. Tapi kalau bikin rusak, ya tidak usah. Konservasi tetap yang di depan.