Pengembangan kawasan destinasi wisata di Labuan Bajo akan mengusung konsep pariwisata berkelanjutan sehingga konservasi dan turisme bersanding guna menyejahterakan masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Perancangan Destinasi Kementerian Pariwisata, Abdu Rahman pada acara “FGD Kesiapan dan Strategi Peningkatan 3A Zona Otoritatif dan Koordinatif Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo” pada 2 Mei 2019 di Labuan Bajo. Â Â
Menurut Abdu Rahman, jumlah kunjungan turis ke Taman Nasional Komodo telah melebihi kapasitas, untuk itu perlu dicarikan solusi untuk mengantisipasinya. “Jangan sampai kita memburu wisatawan, tapi karena over kapasitas justru merusak kawasan Taman Nasional,” katanya.
Terkait dengan hal itu, Lukita Awang Nisyantara, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional sebagai bagian dari setiga terumbu karang dunia (coral triangle) dikelola berdasarkan zonasi. Untuk meningkatkan pengawasan ekosistem kawasan, akan ada penambahan pos penjagaan, dari 13 pos menjadi 17 pos.
Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini ada tiga desa yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo, yaitu Desa Komodo, Desa Papagarang, dan Desa Pasir Panjang. Agar masyarakat tiga desa tersebut merasakan manfaat dari turisme, ia mengharapkan pengelolaan obyek wisata dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). “Saat ini Bumdes baru ada di Desa Pasir Panjang (Kampung Rinca), sedangkan di dua lainnya masih dalam proses,” katanya.
Selain itu, untuk mengurangi beban kawasan Taman Nasional, juga akan dilakukan pengembangan obyek wisata di wilayah daratan Labuan Bajo. “Untuk itu saya mengapresiasi Bupati yang telah menginisiasi desa wisata di Labuan Bajo. Ini akan memudahkan sinergi program pengembangan kawasan antar kementerian,” kata Shana Fatina, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo.
Ia menambahkan, program 3A di Labuan Bajo akan meliputi pengembangan atraksi alam, buatan, dan budaya. Sedangkan pengembangan aksesibilitas mencakup Bandara Labuan Bajo sebagai bandara internasional, pembangunan pelabuhan atau terminal peti kemas, serta pembangunan jalan strategis nasional lintas utara Flores.
“Adapun untuk amenitas meliputi pembangunan souvenir shop, pusat daur ulang sampah, dan pembangunan Tourism Information Centre (TIC) sebagai program prioritas.” kata Shana.
Sementara itu, Raymond Tirtoadi, Kasubbid Strategi II Kemenpar, menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur Labuan Bajo akan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan sesuai kearifan lokal, green infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan. “Pembangunan infrastruktur destinasi Labuan Bajo berasal dari dana APBN dan swasta. Pemerintah juga dapat memanfaatkan fasilitas KPBU seusai dengan Perpres No.38 tahun 2015,” ujar Raymond.
