Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata (Hildiktipari) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Perguruan Tinggi Pariwisata pada 13-15 Maret 2017 di ballroom hotel Mercure Bandung Setiabudi. Rakor ini mengangkat tema “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Program Pengembangan Pariwisata Melalui Digitalisasi, Homestay Desa Wisata, dan Connectivity“.
Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu pangan, energi, maritim, kawasan industri dan KEK, serta pariwisata. Dari kelima prioritas pariwisata tersebut, sektor pariwisata ditetapkan sebagai leading sector karena menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) dan devisa yang besar serta menciptakan lapangan pekerjaan yang paling mudah dan murah.
“Kontribusi devisa dari sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa nasional sebesar US$12,6 miliar pada tahun 2015 atau mencapai 9,3 persen secara nasional dan menempati peringkat keempat setelah minyak bumi dan gas (US$18, 9 miliar), batu bara (US$16,4 miliar), dan kelapa sawit (US$15,5 miliar). Namun, hanya sektor pariwisata yang mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 4,8 persen sampai 6,9 persen,” ujar Arief Yahya.
Untuk menciptakan perkembangan sektor pariwisata yang positif, dibutuhkan sinergi dari lima pemangku kepentingan utama pariwisata yang disebut dengan pentahelix, yakni akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Pemerintah sendiri telah menetapkan target nasional pada tahun 2019 yakni kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dengan perolehan devisa sebesar Rp280 triliun, pergerakan 275 juta wisatawan domestik, kontribusi terhadap PDB sebesar 8 persen, menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan, serta daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat ke-30 dunia.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata menetapkan tiga program utama dari 10 program prioritas yang ada, yaitu pariwisata digital, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara. Arief Yahya mengatakan, peran para akademisi juga tidak kalah penting untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Peran pendidikan pariwisata saat ini dibutuhkan untuk menjadi mitra pemerintah untuk menindaklanjuti ASEAN Mutual Recognition Agreement (MRA) sebagai kesepakatan bersama tentang diterimanya standar kualifikasi bagi tenaga profesionalisme pariwisata di antara negara-negara ASEAN.
“Kemitraan strategis antara Kementerian Pariwisata dengan perguruan tinggi pariwisata se-Indonesia sudah lama dibina antara lain dalam bentuk komitmen perguruan tinggi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia. Kemudian, sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah Kementerian Pariwisata memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di seluruh perguruan tinggi pariwisata untuk pencapaian target tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi di Indonesia,” ujar Ahman Sya, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata.
Ahman Sya menambahkan, tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang tiga program utama Kementerian Pariwisata tersebut, serta wujud partisipasi perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program utama maupun program percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas. Kegiatan rakor ini diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan pejabat Kementerian Pariwisata, kepala dinas pariwisata provinsi se-Indonesia, pejabat dari kalangan pemerintah dan BUMN, pimpinan perguruan tinggi pariwisata, dan institusi perguruan tinggi pariwisata anggota Hildiktipari.
Penulis: Ludhy Cahyana
