Jakarta, Venuemagz.com – Polemik soal industri event organizer (EO) tiba-tiba memanas. Bukan karena proyek mangkrak atau festival gagal, tapi karena satu pernyataan yang telanjur viral.
Dalam sebuah program televisi yang dipandu Aiman Witjaksono, eks pejabat BUMN Said Didu menyebut bahwa EO kerap menjadi “ladang korupsi yang aman” karena digunakan pemerintah. Bahkan, ia menyinggung angka fantastis Rp50 triliun yang disebut “menguap” lewat skema tersebut.
Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari pelaku industri event di Tanah Air. Salah satu respons paling tegas datang dari Andro Ramana Putra, Ketua Umum Backstagers Indonesia, yang merupakan asosiasi profesi di sektor event management melalui akun Instagram resminya.
Lewat video yang beredar di media sosial, Andro tidak menolak kritik, tapi menyoroti absennya basis data dalam tudingan tersebut.
“Kalau kritik menyebut angka puluhan triliun tanpa rujukan audit atau laporan resmi, itu bukan kritik lagi. Itu fitnah,” ujarnya lugas.
Andro mempertanyakan sumber klaim Rp50 triliun tersebut. Apakah berasal dari audit BPK, laporan KPK, atau sekadar asumsi personal. Sebagai tandingan, ia justru membuka data yang menurutnya bisa diuji secara publik.
Mengacu pada studi ekonomi, industri event di Indonesia disebut menyumbang sekitar Rp128 triliun terhadap PDB, dengan multiplier effect mencapai 2,36 kali lipat.
Artinya, setiap rupiah yang berputar di industri ini tidak berhenti di penyelenggara acara semata. Ia mengalir ke rantai ekonomi yang panjang, mulai dari vendor teknis, penyedia logistik, pelaku UMKM, pekerja kreatif, hingga freelancer yang jumlahnya tidak sedikit.
“Ini bukan pemborosan. Ini stimulan ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Lebih jauh Andro menyinggung persoalan yang lebih mendasar, yakni masih rendahnya pemahaman terhadap nilai ekonomi kreatif. Ia mencontohkan kasus seorang videografer yang sempat dipersoalkan karena nilai kerja kreatifnya dianggap nol dalam proses audit.
Bagi Andro, ini mencerminkan problem sistemik bahwa kerja kreatif masih kerap dipandang tidak kasat mata sehingga mudah direduksi atau bahkan diabaikan.
Dalam konteks itu, narasi yang menyebut EO sebagai sarang korupsi dinilai berbahaya karena berangkat dari cara pandang yang keliru sejak awal.
Menariknya, Andro juga membawa diskusi ke ranah data yang lebih luas. Ia merujuk laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2024, yang menunjukkan sektor dengan kasus korupsi tertinggi justru berada di ranah seperti desa, sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan. Industri event, menurutnya, bahkan tidak masuk dalam daftar utama tersebut.
Alih-alih berhenti pada bantahan, Andro memilih langkah yang lebih terbuka dengan mengundang Said Didu untuk debat publik. Ia menawarkan forum terbuka dengan masing-masing pihak membawa data, mulai dari Oxford Economics hingga kajian Bappenas, untuk menguji klaim di hadapan publik.
Di sisi lain, ia juga menyinggung peran media. Dalam pernyataannya, Andro menyayangkan tidak adanya verifikasi atau pendalaman terhadap klaim besar yang disiarkan ke jutaan penonton. Ia mengingatkan kembali prinsip dasar jurnalisme, yaitu cover both sides.
Polemik ini pada akhirnya membuka satu hal yang sering luput: industri event bukan sekadar panggung dan gemerlap acara. Ia adalah ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak lapisan tenaga kerja dari yang terlihat hingga yang bekerja di balik layar.
Ketika tudingan besar dilempar tanpa data yang setara, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi satu sektor, tapi juga persepsi publik terhadap ekonomi kreatif itu sendiri.
Dan di tengah riuh perdebatan ini, satu hal yang patut dicatat: industri event kini tidak lagi diam. Mereka mulai bicara dengan data, dan dengan keberanian untuk diuji.
