Jakarta, Venuemagz.com – Pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, devisa pariwisata menguat, dan penyerapan tenaga kerja terus bertambah pesat.
Namun, di balik capaian tersebut, tantangan konektivitas dan kebijakan visa masih menjadi penghambat utama daya saing industri pariwisata nasional. Hal itu mengemuka dalam forum Harvard Indonesian Student Association (HISA) bertajuk “Leaders’ Meeting: Beyond Destinations -Reimagining Indonesia’s Tourism Future” yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan arah kebijakan pariwisata Indonesia di hadapan mahasiswa Universitas Harvard dan pemerhati Indonesia.
Widiyanti menegaskan, Indonesia memiliki fondasi pariwisata yang kuat sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, keanekaragaman hayati kelas dunia, serta 6.100 desa wisata berbasis tradisi dan kearifan lokal. Dari jumlah tersebut, lima desa wisata Indonesia telah diakui sebagai desa wisata terbaik dunia oleh UN Tourism.
Selain itu, Indonesia tercatat memiliki 12 UNESCO Global Geopark, 10 Situs Warisan Dunia, dan 16 warisan budaya takbenda yang diakui UNESCO. Menurut Widiyanti, fakta ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia seharusnya tidak lagi dipersepsikan sebagai sektor yang bergantung pada satu atau dua destinasi unggulan.
“Pariwisata Indonesia bukan sekadar tentang destinasi, melainkan sebuah ekosistem yang hidup dalam masyarakat, budaya, dan lingkungan,” ujar Widiyanti.
Fokus 13 Destinasi, Industri Diminta Bergerak Bersama
Pemerintah saat ini memfokuskan pembangunan pada 13 destinasi utama, terdiri atas 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif, dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Di luar itu, pemerintah pusat membuka ruang bagi pemerintah daerah dan pelaku industri untuk mengembangkan destinasi lain secara mandiri. Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada destinasi yang sudah jenuh.
“Visi kami tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil,” kata Widiyanti.
Kinerja 2025 Positif, Daya Saing Masih Tertahan
Sepanjang Januari-November 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,98 juta orang dan diproyeksikan menembus 15,34 juta kunjungan hingga akhir Desember. Angka ini melampaui target batas atas pemerintah.
Rata-rata pengeluaran wisatawan internasional juga meningkat menjadi US$1.259 per kunjungan, lebih tinggi dari target US$1.220. Dengan demikian, devisa pariwisata diperkirakan mencapai US$18,53 miliar pada akhir 2025.
Sektor pariwisata juga menyerap 25,91 juta tenaga kerja per Agustus 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 26,53 juta orang pada 2026.
Namun, secara regional, Indonesia masih berada di peringkat kelima ASEAN dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Posisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan positif belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keunggulan kompetitif kawasan.
Widiyanti menyebut kuatnya brand awareness negara tetangga, seperti Thailand melalui diplomasi kuliner global, serta kebijakan visa Indonesia yang relatif lebih ketat, sebagai faktor yang memengaruhi posisi tersebut.
Konektivitas dan Visa Jadi Titik Lemah
Dalam paparannya, Menteri Pariwisata secara terbuka mengakui bahwa konektivitas masih menjadi tantangan struktural terbesar pariwisata Indonesia. Sebagai negara kepulauan, akses udara dan laut sangat menentukan pergerakan wisatawan.
Harga tiket pesawat domestik yang tinggi, keterbatasan armada pasca-pandemi, serta belum meratanya konektivitas antar-destinasi dinilai menghambat pergerakan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara dan regional.
Pemerintah, kata Widiyanti, tengah meninjau regulasi, memberikan insentif, serta mendorong penambahan armada pesawat agar biaya perjalanan domestik lebih kompetitif.
Kebijakan visa juga menjadi perhatian serius. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penerimaan langsung dari biaya visa dan manfaat ekonomi jangka panjang dari kebijakan bebas visa agar Indonesia tetap kompetitif di kawasan ASEAN.
“Jika perbandingan dilakukan secara setara, pertumbuhan Indonesia sebenarnya sangat kompetitif,” ujar Widiyanti, merujuk pada perbedaan metode pencatatan data wisata antarnegara.
Lingkungan, Keamanan, dan SDM
Selain konektivitas dan visa, persoalan pengelolaan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Penanganan sampah di destinasi wisata dinilai krusial untuk menjaga citra pariwisata Indonesia, terutama di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan.
Pemerintah juga memperketat standar operasional prosedur (SOP) wisata alam dan bahari, serta menerapkan manajemen pengunjung untuk mencegah kepadatan berlebih yang berisiko merusak lingkungan.
Di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja pariwisata bersertifikat masih menjadi tantangan. Pemerintah menggencarkan program upskilling tahunan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata agar mampu bersaing di tingkat global.
Lima Program Unggulan 2026
Memasuki 2026, Kementerian Pariwisata menyiapkan lima program unggulan, yaitu penguatan keamanan pariwisata, peningkatan kualitas dan skala desa wisata, pengembangan Paket Wisata Tematik, penguatan Event by Indonesia, serta implementasi Tourism 5.0 berbasis teknologi.
Selain gastronomi, wisata kesehatan, dan wisata bahari, pengembangan pariwisata juga merambah sektor seni, desain, dan tekstil untuk memperluas daya tarik bagi segmen wisatawan menengah ke atas (high-end travelers).
Tumbuh, Tapi Butuh Eksekusi Nyata
Widiyanti optimistis pariwisata Indonesia akan terus tumbuh sebagai sektor strategis nasional. Namun, paparan di hadapan mahasiswa Harvard tersebut sekaligus menegaskan bahwa tantangan struktural terutama konektivitas dan visa, masih menuntut langkah konkret dan konsisten.
“Pariwisata harus menjadi kekuatan bersama yang menghadirkan kesejahteraan dan kebanggaan nasional,” kata Widiyanti.
Bagi pelaku industri, optimisme ini menjadi peluang sekaligus pengingat bahwa keberhasilan pariwisata Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kecepatan implementasi kebijakan di lapangan, bukan semata pencapaian angka di atas kertas.
