Hoaks menjadi masalah utama di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, kata Cukup Abadi, Profesional IT & Relawan TIK, masalah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Isu politik dan SARA paling sering diangkat jadi materi untuk konten hoaks.
Mastel meriset, sebanyak 91,8 persen responden mengaku paling sering menerima konten hoaks tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6 persen. Bentuk konten hoaks yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1 persen, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5 persen, dan video 0,4 persen.
Walau berita hoaks sengaja dibuat untuk mempengaruhi publik dan kian marak lantaran faktor stimulan seperti isu sosial politik dan SARA, namun penerima hoaks cukup kritis karena mereka telah terbiasa memeriksa kebenaran berita.
“Banyak penerima hoaks yang tidak percaya begitu saja dan mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Namun sebagian di antaranya masih mengalami kesulitan dalam mencari referensi.”
Masyarakat, kata Cukup, menyukai hal-hal heboh. “Ini berbahaya, karena bisa jadi perilaku. Mereka bisa memproduksi hoaks agar bisa menimbulkan kehebohan,” kata dia, dalam Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (30/7/2021).
Responden riset ini juga menyatakan mereka paling sering mendapatkan konten hoaks dari media sosial, sebanyak 92,4 responden menyatakan demikian. Media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9 persen), televisi (8,7 persen), media cetak (5 persen), email (3,1 persen), dan radio (1,2 persen).
Menurut Cukup, membentuk pemahaman masyarakat sangat penting terutama ketika menerima hoaks, bagaimana cara mereka menghadapi berita palsu yang diterima.
Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 -untuk Indonesia #MakinCakapDigital merupakan rangkaian panjang kegiatan webinar di seluruh penjuru Indonesia. Kegiatan ini menargetkan 10 juta orang terliterasi digital pada tahun 2021, dan tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten dengan empat pilar utama, yaitu Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills).
