Setelah melewati sejumlah pertemuan antara Indonesia, Bank Dunia, dan beberapa negara lainnya, akhirnya Indonesia disepakati akan memperoleh pendanaan hingga US$1 miliar dari Bank Dunia. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva didampingi oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati seusai menggelar pertemuan di Hotel Sofitel Nusa Dua bertema “Kerja sama Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia Terkait Bencana Alam di Sulawesi”, 14 Oktober 2018.
Dana ini disiapkan untuk melengkapi upaya-upaya bantuan rekonstruksi di daerah-daerah yang terkena bencana gempa di Sulawesi dan Lombok. Bantuan ini juga diharapkan memperkuat ketahanan jangka panjang Indonesia terkait pendanaan pasca-bencana. “Pendanaan akan tersedia berdasarkan permintaan dari pemerintah, dengan dipandu hibah US$5 juta. Dana tersebut digunakan untuk bantuan teknis bagi perencanaan terperinci, serta memastikan rekonstruksi akan bertahan dengan baik dan diterapkan dengan berbasis masyarakat,” ujar Kristalina.
Dalam kesempatan itu, Kristalina juga berkesempatan mengunjungi Kota Palu bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. “Saya bertemu ibu-ibu dan anak-anak kecil yang kehilangan apa yang mereka miliki. Sangat menggugah hati melihat kehancuran dan mendengar kisah-kisah mereka yang terdampak bencana,” kisahnya.
Merespons bantuan Bank Dunia ini, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi yang besar. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memang mengundang Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain untuk membantu pembiayaan dan asuransi risiko bencana. “Selain Bank Dunia, kami juga membicarakan hal ini dengan sejumlah negara lain dan kami juga belajar mengatasi dan mencari jalan terbaik,” ujar Sri Mulyani.
Dikatakannya juga hal itu sangat penting bagi Indonesia, terutama karena sering terjadi bencana pada beberapa pekan terakhir. Pemerintah mengapresiasi perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional pada saat Indonesia membutuhkan, termasuk dari Bank Dunia. Memulihkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana adalah prioritas utama pemerintah.
Paket bantuan ini dapat mencakup dana transfer tunai bagi 150.000 keluarga miskin yang terdampak bencana untuk jangka waktu antara enam bulan hingga satu tahun. Penguatan sistem perlindungan sosial yang ada ini dirancang untuk mendukung ekonomi dan lapangan kerja lokal selama tahap pemulihan.
Bantuan ini juga diusulkan untuk dapat mencakup program pemulihan darurat baru yang mandiri. Selain itu, dana bantuan akan digunakan untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur pasokan air bersih.
“Kristalina sudah mengunjungi lokasi gempa di Palu dan melihat sendiri bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi pasca-bencana di sana. Beliau terharu sekaligus terkesan karena pada saat yang sama kita juga mampu menyelenggarakan pertemuan tahunan ini dengan sangat baik,” ujar Sri Mulyani.
KOMENTAR
0