Bank Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Sertifikasi Halal Dapur dan Restoran Hotel’ pada 4 September 2019 di Hotel Pullman, Jakarta. Adanya sertifikasi itu diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada konsumen, menangkap peluang pasar baru, serta melindungi bisnis hotel dari isu sensitif.
Menurut Kiagus Muhammad Faisal, Auditor Halal LPPOM MUI Indonesia, jumlah wisatawan muslim merupakan captive market. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index, pada 2020 jumlahnya mencapai 158 juta dengan total pengeluaran mencapai US$300 miliar.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa halal dan non halal merupakan isu sensitif di Indonesia. “Ada produk atau brand yang kolaps karena isu non halal. Sertifikasi halal ini untuk menjaga bisnis dari isu sensitif,” katanya.
Hal tersebut juga dapat terjadi di industri perhotelan, terutama terkait dengan menu yang disajikan di restoran hotel. “Selain itu, sudah menjadi hak konsumen untuk mendapatkan produk halal karena itu diatur oleh Undang-Undang No.33 Tahun 2014. Jadi, mau tak mau harus memiliki sertifikat halal,” kata Faisal.
Di beberapa daerah, semisal Makassar, kesadaran masyarakat untuk mendapatkan produk halal terbilang besar. “Tujuh dari sepuluh tamu hotel selalu bertanya apakah hidangan yang disajikan halal atau tidak,” kata Joko Budi Jaya, GM Aston Hotel Makassar.
Berdasarkan permintaan para tamu hotel itulah yang menginspirasi Aston Hotel Makassar mengurus sertifikasi halal untuk menu dan restoran hotelnya pada tahun 2017. Untuk mengurus sertifikasi sekitar 400 menu dan restoran Aston Hotel Makassar, dibutuhkan biaya sekitar kurang lebih Rp17 juta.
“Adanya sertifikat halal pada Aston Makassar berpengaruh pada bisnis. Ada kecenderungan masyarakat, perusahaan atau pun lembaga pemerintahan untuk mengarahkan acaranya di hotel,” kata Joko.
Terpenting sertifikasi halal dipastikan membuat tamu, terutama wisatawan muslim, merasa lebih nyaman. “Kita sadar sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia merupakan pasar yang besar. Tapi kita jangan hanya jadi pasar, melainkan juga pelaku,” kata Hamid Ponco Wibowo Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta.
