Kementerian Pariwisata melalui direktorat Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan menggelar uji publik sosialisasi draft pedoman kriteria tempat penyelenggaraan (venue) MICE. Melalui acara tersebut diharapkan para pihak terkait industri MICE, termasuk pemerintah daerah, stakeholder pariwisata, dan sekolah pariwisata, dapat memberikan masukan mengenai kriteria tempat penyelenggaraan acara MICE yang terbaik.
Acara yang berlangsung di aula serbaguna Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) pada 5 Agustus 2016 lalu dihadiri sekitar 40 undangan yang berasal dari berbagai pihak terkait MICE. Selain dari Kementerian Pariwisata serta pemilik dan manajemen venue, turut hadir dalam acara ini adalah Anak Agung Yuniartha, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Hadir pula sebagai narasumber adalah Riyanthi Handayani selaku anggota tim percepatan pengembangan wisata MICE sekaligus Presiden Direktur Bali Nusa Dua Convention Center, Eko Prabowo selaku tim konsultan PT Aslamindo Mitra Lestari, dan Renno Raymond sebagai Ketua Tim Konsultan.
Pedoman kriteria tempat penyelenggaraan (venue) MICE ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, biro konvensi dan ekshibisi, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan masyarakat mengenai venue MICE yang layak. Pedoman kriteria tempat penyelenggaraan (venue) MICE ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing destinasi MICE melalui standardisasi tempat penyelenggaraan (venue) MICE sesuai dengan karakter dan fungsinya.
Latar belakang ditetapkannya pedoman kriteria venue MICE ini karena venue merupakan aspek penting dan menjadi salah satu barometer dalam perkembangan industri MICE. Perkembangan industri MICE, baik pada taraf regional maupun global, menunjukkan adanya tren standardisasi dengan menerapkan kriteria-kriteria tertentu dalam industri MICE, khususnya dalam standardisasi sebuah venue yang menjadi pusat penyelenggaraan MICE tersebut.
Agung Yuniartha menyambut baik acara uji publik tersebut. Menurutnya, wisata MICE memang membutuhkan penanganan khusus. “Sosialisasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan dan menyalurkan aspirasinya guna menyempurnakan peraturan menteri ini,” ujar Agung Yuniartha.
Penulis: Nila Sofianty
