Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang yang berdiri pada 2016 saat ini mempunyai 4 program studi di bawah 2 jurusan, yaitu program studi Seni Kuliner, Tata Hidang, dan Divisi Kamar di bawah jurusan Hospitality dengan jenjang pendidikan Diploma 3 (D3), lalu program studi Pengelolaan Konvensi dan Acara di bawah jurusan Event and Convention Management dengan jenjang Diploma 4 (D4).
Menempati lahan seluas 20,33 hektare yang diperoleh dari hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di daerah Jakabaring yang saat ini menjelma menjadi destinasi olahraga kelas dunia, Poltekpar Palembang melihat adanya peluang serta tantangan untuk pengembangan. Untuk itu, Poltekpar Palembang telah membuat Rencana Induk Pengembangan Mahasiswa Pariwisata yang mencakup jenis program studi yang diminati oleh calon mahasiswa, serta program studi apa yang harus dimiliki Sumsel sesuai dengan karakter daerahnya, salah satunya adalah rencana membuat program studi Sport Event.
Dr. Zulkifli Harahap, M.M.Par, Direktur Poltekpar Palembang, menyampaikan, “Kami ingin membuat program studi yang bernama Sport Tourism, yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Kami sudah berkomunikasi ke University of Chichester, Inggris, dan menurut mereka kampus Poltekpar sangat sesuai karena terletak di destinasi olahraga dunia.”
Rencana tersebut saat ini baru sebatas kajian karena beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan jumlah dosen yang ada. Namun, Zulkifli yakin dalam dua tahun ke depan prodi tersebut sudah siap melengkapi prodi yang sudah ada dan menjadi satu-satunya di Indonesia.
Saat ini Poltekpar Palembang fokus untuk menyelenggarakan event internasional yang semuanya dikerjakan oleh mahasiswa. Setelah sukses menyelenggarakan event internasional yang bertajuk One Belt One Road One Tourism (OBOROT) pada 22-24 November 2018, Politeknik Pariwisata Palembang berencana mengadakan sport event berupa lomba futsal internasional antar-Perguruan Tinggi Pariwisata di Kawasan regional ASEAN.
Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian pada masyarakat, adanya Poltekpar Palembang harus bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya juga bagi  pemerintah daerah.
Zulkifli berharap, “Penelitian, kajian dosen secara akademik, diharapkan menjadi rekomendasi pengambil keputusan di Indonesia, Sumsel maupun Palembang. Pembuat kebijakan bisa merujuk pada hasil penelitian yang ada.”
