Penulis: IQBAL ALAN ABDULLAH, Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA)
Jauh sebelum Presiden Joko Widodo menyeru agar dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi untuk berpikir inovatif dan jangan terjebak rutinitas. Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) bersama Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sudah menjalankan pemikiran Presiden Jokowi. Kerja sama itu sudah berjalan 10 tahun, dengan membuka Program Studi Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di PNJ. Di tengah keraguan terhadap minimnya permintaan calon mahasiswa, kami yakin melangkah. Langkah kami itu lalu diikuti puluhan perguruan tinggi lain.
Dalam pemikiran saya, Industri apa pun tanpa sokongan SDM dari perguruan tinggi tidak akan bisa berkembang. Penguasaan dari sisi pendidikan ini akan menciptakan peta kekuatan industri/ekonomi ke depan, misalnya jika dikaitkan dalam konteks konsep Industri 4.0 atau Revolusi Industri ke-4. Ke depan, tidak bisa dihindari pentingnya spesifikasi program pendidikan yang sesuai kebutuhan industri, untuk menjawab tantangan standard baru dalam hal inovasi, fleksibilitas dan efisiensi.
Demi menyempurnakan kualitas dan kuantitas SDM, INNCA juga ikut mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MICE tahun 2006 bersama himpunan profesional konferensi dan pameran Indonesia, dan Politeknik Negeri Jakarta. Kami ingin memastikan kompetensi dalam bukan hanya dalam urusan sertifikat, tapi menyangkut masa depan bisnis MICE di Indonesia, ASEAN maupun global. Dengan demikian semangat yang dibangun di LSP MICE ini adalah membangun industri MICE Indonesia di masa depan. Pasalnya, SDM yang kami didik saat ini, merupakan generasi emas pada masa mendatang.
KONSISTENSI KEBIJAKAN
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membuat industri MICE Indonesia menjadi roda penggerak utama ekonomi ke depan? Saya tidak pernah meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap MICE, ia merupakan “Ambassador” MICE Indonesia. Ia sangat memahami betapa kuatnya dampak dari penyelenggaraan kegiatan MICE bagi citra Indonesia maupun dalam konteks peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata. Barangkali jika ada titik kelemahan maka ada pada tingkat eksekusi di lapangan oleh Kementerian Pariwisata.
Pemahaman Presiden Jokowi yang sangat baik terhadap industri MICE antara lain, saat ia memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara, pada 31 Januari 2018 lalu. Saat itu ia mengkritik kementerian yang mengikuti pameran di luar negeri dengan ukuran stan yang kecil dan anggarannya “dipritil-pritil” (dipotong-potong menjadi sangat kecil), bahkan mendapatkan stan di bagian terpencil atau di dekat toilet. Menurut Presiden Jokowi, dengan kondisi seperti itu, tujuan untuk membangun citra produk dan jasa yang ditawarkan Indonesia tidak akan tercapai malah menjatuhkan. Sebagai langkah maju, Presiden Jokowi bahkan mengusulkan agar anggaran pemasaran dan anggaran pameran dikelola oleh satu lembaga atau kementerian.
Menurut saya, apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini sepatutnya membawa kita kepada kesadaran bahwa ada yang kurang pas dalam pengembangan MICE, baik itu dalam konteks pengembangan destinasi maupun dalam konteks pemasaran. Artinya perlu satu instrument atau institusi yang bisa mengurusi industri ini dalam satu pintu. MICE juga perlu regulasi atau peraturan yang konsisten, dan kami sangat membutuhkan program yang cerdas serta berkesinambungan. Kami tidak ingin, misalnya, setiap kali ganti menteri ganti juga peraturan dan kelembagaannya sebagaimana telah terjadi selama ini.
Kemudian, selain “gagal paham” terhadap industri MICE, juga terdapat kelemahan dalam perencanaan MICE, terutama antara substansi inti/kegiatan dan indikatornya tidak nyambung. Misalnya, adakah hubungan peningkatan wisatawan MICE dengan jumlah daerah yang dikembangkan, lalu anggarannya untuk apa saja. Ini semua perlu dibenahi dengan baik, karena kami sadar peranan industri MICE ini sangat besar dalam ekonomi suatu negara. Lihat saja dari spending of money wisman MICE ini yang 7-8 kali lebih besar dibandingkan dengan jenis wisatawan lainnya, dengan length of stay yang juga lebih lama.
Wisatawan/delegasi MICE tergolong royal dalam membelanjakan uang, dilihat dari pemilihan akomodasi, transportasi, restoran dan lainnya. Hal ini juga dipengaruhi bahwa anggaran untuk pembiayaan delegasi ditanggung oleh asosiasi/perusahaan atau negara yang mengirimkan delegasi. Selain itu, penyelenggaraan bisa kapan saja, tidak mengenal peak season seperti jenis wisatawan lainnya. Hal ini menjadi keuntungan karena bisa diharapkan untuk mengisi wisatawan saat low season. MICE juga dapat digunakan sebagai pendorong promosi suatu daerah dan negara dalam konteks investasi, perdagangan dan pariwisata.
PEMASARAN
Titik lemah lainnya adalah soal pemasaran wisata MICE, yang selama ini kurang mendapat perhatian serius dari Kementerian Pariwisata. Sebab, pasar MICE tidak selalu sama dengan pasar pariwisata secara umum. Sebab pasar MICE pada ring satu meliputi negara-negara yang menjadi headquarters asosiasi/organisasi internasional, atau jika itu perusahaan multinasional maka negara pasar itu tidak lain adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Pendekatan lainnya, adalah dengan menjadi anggota asosiasi/organisasi internasional, sebab umumnya pemilihan menjadi host atau penyelenggara kegiatan MICE kerap berdasarkan rotasi.
Dengan demikian memasarkan MICE Indonesia, ditujukan kepada headquarters asosiasi internasional, semisal Wina, Roma, Jenewa, Brussel, New York, Paris, London, Washington DC, Berlin, Belanda dan lainnya. Sedangkan untuk Asia bisa memilih Jepang, China dan Singapura. Pemasaran yang efektif di kantor pusat asosiasi, tidak membuang banyak uang untuk promosi atau pemasaran ke pasar yang tidak jelas. Cukup ambil saja 10-15 negara/kota tadi, di situlah fokus pemasaran. Pemerintah bisa pula menempatkan orang Indonesia duduk di executive board sebuah asosiasi/organisasi internasional dan menempatkan kantor perwakilan pemasaran MICE Indonesia di negara-negara pasar.
Langkah lainnya dengan memberikan sokongan kepada asosiasi nasional yang berafiliasi dengan asosiasi internasional, dan menghidupkan incentive atau award bagi diplomat Indonesia yang bisa membawa event MICE internasional, sebagai bagian dari penilaian prestasi diplomat, dari diplomasi ekonomi yang sesuai dengan instruksi Presiden.
Dari catatan saya, Indonesia menjadi anggota di 213 organisasi internasional. Terbanyak adalah Kementerian Luar Negeri (43 organisasi internasional), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (22), Kementerian Pertanian (16), Kementerian Perdagangan (11), Kementerian Pariwisata (8). Kemudian banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki kantor cabang di sini, dan ratusan organisasi masyarakat (LSM, club dan bentuk lainnya) yang berafiliasi internasional.
Sayangnya potensi pasar ini hanya akan menjadi potensi di atas kertas apabila tidak ada dukungan langsung dari pemerintah atau kementerian yang menaungi MICE. Tidak sedikit organisasi di Indonesia yang akhirnya melepas atau tidak mau menjadi tuan rumah sebuah event MICE karena tidak adanya jaminan atau dukungan. Kondisi ini membuat Indonesia yang seharusnya bisa menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan MICE di Asia, terus tertinggal.
Padahal, fakta menunjukkan bahwa pemilihan kota tujuan MICE paling utama didorong oleh fasilitas venue, dan kondisi lingkungan kota penyelenggara, selanjutnya adalah fasilitas akomodasi, transportasi, aksesibilitas, dukungan lokal dan keramahtamahan. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah: citra destinasi, serta keamanan destinasi sebagai suatu prasyarat yang mutlak.
Terakhir, menurut saya, sudah saatnya kita menaruh perhatian lebih pada peningkatan penerimaan devisa dari industri MICE, sehingga bukan hanya sekadar mengejar jumlah wisman yang kontribusinya kecil terhadap devisa. MICE adalah jawabannya.
KOMENTAR
0