Beberapa tahun belakangan ini, daerah Banyuwangi, Jawa Timur, menjelma sebagai salah satu destinasi wisata yang digemari banyak masyarakat. Berbagai pilihan destinasi wisata disuguhkan di sana, mulai dari wisata pegunungan, air terjun, hingga pantai yang selalu menggoda para wisatawan.
Namun, dengan adanya penyebaran COVID-19, pariwisata di Banyuwangi terganggu, sama seperti pariwisata di daerah lainnya. Selain menutup sementara destinasi wisata di sana, pemerintah kabupaten Banyuwangi juga menunda beberapa pelaksanaan event besar yang ada di sana. Hal ini tentu berdampak terhadap bisnis pelaku industri pariwisata yang kian hari semakin menurun.
Kondisi ini semakin diperparah dengan anggaran daerah yang kian hari semakin menipis. Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, menyebutkan saat ini anggaran di Banyuwangi mengalami defisit hingga Rp400 miliar sehingga pihaknya harus mengatur anggaran lebih ketat agar terlihat adil. Hal ini diungkapkan Anas saat kegiatan “Ngabuburit Pariwisata Nasional” yang diadakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) melalui aplikasi Zoom.
“Semua daerah sekarang menghadapi anggaran yang sangat berat, angka defisit itu muncul dengan asumsi jika COVID-19 ini akan tetap berlangsung selama tiga hingga empat bulan,” kata Anas.
Selain itu, ia mengatakan terjadi pemangkasan anggaran untuk penanganan COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Ia harus realokasi dana sebesar Rp54 miliar untuk kebutuhan COVID-19, padahal sebelumnya dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur wisata alam di Banyuwangi.
“Beberapa teman-teman bupati di daerah lain juga merasakan hal tersebut. Tetapi, Banyuwangi masih bisa sedikit bernapas karena kami masih mendapat banyak insentif,” dia menambahkan.
Menurutnya, realokasi anggaran tersebut tidak hanya untuk penanganan dan pengobatan COVID-19, tetapi juga untuk masa recovery pasca-COVID-19. Pemkab Banyuwangi dan tim telah menyiapkan anggaran recovery khusus untuk sektor pariwisata dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nantinya, anggaran tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera.
“Kami memberikan opsi-opsi anggaran apa saja yang diperlukan untuk recovery pariwisata di Banyuwangi. Saya harap, daerah lain juga segera menyetor recovery anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan,” ujar Anas.
Anas mengatakan, anggaran recovery untuk sektor UMKM akan menjadi prioritas utama di daerahnya. Pasalnya, para pelaku UMKM menjadi yang paling pertama untuk gerak cepat dalam memperbaiki bisnisnya usai COVID-19 dinyatakan berakhir di Indonesia.
“Sektor UMKM itu akan cepat bangun dari tidurnya sehingga lebih cepat bangkit. Cukup dikasih insentif sedikit saja, mereka sudah bisa bangkit kembali,” dia menambahkan.
Dalam anggaran recovery tersebut, Anas juga memasukkan beberapa kebutuhan dasar yang dapat diberikan untuk subsektor pariwisata, seperti untuk insentif MICE, insentif perizinan untuk berkegiatan, pajak, dan semua kebutuhan bagi pelaku industri pariwisata.
Beberapa skenario pelatihan di sektor pariwisata dan sektor UMKM juga telah disiapkan untuk membantu para pelaku usaha menghadapi masa pemulihan COVID-19. Meskipun belum dapat menjelaskan secara detail hal apa saja yang akan dilakukan, pihaknya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pariwisata di sana sehingga perekonomian daerah pun akan segera teratasi.
“Kami masih menyiapkan beberapa skenario di dalamnya, tentu ini tidak mudah bagi kami karena kami belum tahu COVID-19 ini kapan berakhir. Andai kami semua sudah tahu kapan akan berakhir, maka skenario daerah juga akan lebih pasti kami buat, termasuk rencana induk dalam pengembangan pariwisata daerah,” ujarnya.
