Sebagai salah satu pulau kecil dan terluar di Indonesia, Kepulauan Mentawai memiliki infrastruktur dan akses transportasi yang kurang memadai. Terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai terdiri atas empat pulau besar, yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan, dengan jumlah gugusan pulau sebanyak 99 pulau.
Kepulauan Mentawai juga merupakan satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020. Oleh karena itu, tak ayal bila Kepulauan Mentawai membutuhkan infrastruktur yang mendukung.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menciptakan berbagai program untuk mendorong kemajuan infrastruktur di Kepulauan Mentawai, khususnya di Pulau Siberut, mulai dari akses internet, pembangunan jalan trans Mentawai, hingga pembangunan KEK Mentawai.
Ketersediaan internet juga menjadi sebuah aspek penting di tengah masa pandemi Covid-19, mengingat semua hal dilakukan secara digital, seperti bekerja dari rumah, belajar jarak jauh, maupun konsultasi kesehatan.
Menyadari hal tersebut, Kemenko Marves pun berkoordinasi dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui surat nomor 256/D3/MARVES/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 memberikan dukungan akses internet bagi sekolah dan jaringan telekomunikasi untuk daerah blank spot yang difasilitasi oleh Base Transceiver Station (BTS) BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunkasi dan Informasi) Kominfo.
Pemerintah juga akan membangun Jalan Trans Mentawai di sisi barat Pulau Siberut. Ruas jalan yang dimaksud adalah Sigapokna-Labuhan Bajau sepanjang 18,4 kilometer, Sigapokna-Simalegi sepanjang 69,92 kilometer, Simalegi-Simatalu sepanjang 21,3 kilometer, Simatalu-Sagalubek sepanjang 50,04 kilometer, dan Sagalubek-Taileleu sepanjang 48,61 kilometer.
Djoko Hartoyo, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, mengatakan, “Pembangunan ruas ini menjadi sangat krusial karena di Labuhan Bajau sedang dibangun sebuah pelabuhan yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2021. Ditambah lagi, masih ada perkampungan masyarakat yang belum memiliki akses jalan.”
Saat ini, 90 persen dari trase jalan di lintas Timur, yakni sejauh 188,2 kilometer telah dibuka. Sedangkan di lintas barat sedang dalam tahap pengusulan untuk dibangun jalan dari Desa Peipei ke Labuhan Bajau sepanjang 208,56 kilometer. Pada tahun 2020, pemerintah telah memeriksa kesiapan Jalan Trans Mentawai, dan di tahun 2021 ini pemerintah akan meninjau kembali kriteria kesiapan Jalan Trans Mentawai lintas barat, melanjutkan pengecekan ruas yang belum terpenuhi di tahun 2020.
Pemerintah juga berupaya untuk mendirikan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mentawai. Beberapa strategi telah dirancang untuk pembangunan KEK Mentawai. Pertama, pembangunan pariwisata bahari. Kedua, berlandaskan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/2016 tentang Penetapan Mentawai sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, Kepulauan Mentawai akan memperoleh pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, pembangunan infrastruktur kepulauan. Keempat, pengembangan SDM.
KOMENTAR
0