Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menetapkan 20 destinasi wisata sebagai tempat uji coba pembukaan pariwisata. Pembukaan ini akan dilakukan secara bertahap, bertingkat, berkelanjutan, dengan berbagai ketentuan di dalamnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menjelaskan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kembali membuka sebuah destinasi wisata. Menurutnya, destinasi wisata yang berada di daerah zona hijau dan kuning akan diutamakan untuk kembali dibuka.
Syarat selanjutnya adalah seluruh pekerja di destinasi wisata sudah menjalankan vaksinasi COVID-19 dengan dua dosis lengkap. Dengan vaksinasi, kekebalan komunal akan segera tercapai dan penularan terhadap COVID-19 dapat diminimalisir.
“Paling penting adalah bagaimana penerapan aplikasi PeduliLindungi di tempat tersebut. Oleh karenanya, setiap destinasi wisata harus memiliki QR Code agar dapat dipindai para pengunjung sebelum memasuki kawasan tersebut,” katanya lagi.
Hingga saat ini, sudah ada 2.264 pelaku usaha pariwisata yang memiliki QR Code di aplikasi PeduliLindungi. Penerima QR Code berasal dari usaha bar, kafe, hotel, restoran, hingga destinasi wisata yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan daerah lainnya.
“Melalui aplikasi ini, para pengunjung dapat melakukan reservasi saat tiba hingga pulang dari destinasi tersebut,” ucapnya lagi.
Destinasi wisata yang sudah memiliki sertifikasi CHSE (kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan) juga akan diutamakan dalam pembukaan ini. Sertifikasi ini menujukkan komitmen pengelola destinasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE secara disiplin dan end to end.
Dalam hal ini, pihak pengelola harus menentukan durasi bagi pengunjung yang ingin melakukan aktivitas di dalam destinasi. Kemudian memberikan jarak antar pengunjung dan meminimalisir kegiatan yang mengharuskan orang menyentuh benda yang juga disentuh orang lain.
“Kami juga meminta pengelola menentukan titik krisis yang memungkinkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dan memiliki potensi tingginya kasus COVID-19 di dalam destinasi. Semua itu akan kita review bersama,” katanya lagi.
