Jakarta, Venuemagz.com – Industri pariwisata dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi tantangan dari adanya konflik di Timur Tengah. Di indonesia, konflik tersebut memberikan dampak negatif terhadap pariwisata karena berkurangnya jumlah wisatawan mancanegara sehingga mengurangi devisa negara.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI), kondisi tersebut menyebabkan adanya potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan potensi devisa negara yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.
Hal ini terjadi lantaran adanya penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 yang menyebabkan gangguan penerbangan internasional. Ada enam hub utama penerbangan internasional terdampak yaitu Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat yang berkontribusi pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan.
“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Tekanan terhadap sektor pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 52 persen dari sekitar U$67 dolar per barel menjadi lebih dari US$102 dolar per barel dalam kurun waktu satu bulan.
“Kondisi ini tentu memicu kenaikan biaya transportasi melalui penerapan fuel surcharge oleh berbagai maskapai internasional serta peningkatan tarif moda transportasi lintas negara,” ujar Widiyanti.
Strategi Mitigasi
Menghadapi situasi tersebut, Kemenpar telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk memulihkan pariwisata Indonesia. Strategi ini sekaligus untuk menjaga pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026 yang berjumlah 16–17,6 juta kunjungan.
Beberapa strategi yang telah disiapkan adalah melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul. Lalu memperkuat kampanye digital internasional serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.
Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara. Promosi ini dilakukan untuk menjaga tingkat hunian destinasi wisata di dalam negeri.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” ucap Menpar lagi.
Ketua Komisi VII DPR, Saleh P Daulay, mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata dalam menghadapi perkembangan dinamika global. Komisi VII juga meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah situasi ketidakpastian global pada saat ini.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, meminta Kemenpar untuk mempelajari pola shifting akibat perubahan strategi ini. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan behaviour antara wisatawan yang long haul (Eropa dan Amerika) dan medium haul (Asia Timur dan Asia Selatan), dan short haul (ASEAN).
Secara spesifik, Putra meminta pemerintah segera memberikan bebas visa terutama untuk wisatawan Tiongkok dan Australia. Hal ini untuk memudahkan shifting strategi Kementerian Pariwisata menjadi kebijakan nasional.
“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia”, tutup Putra.
