Dalam upaya mewujudkan integrasi tenaga kerja pariwisata yang kompetitif di kawasan ASEAN, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Profesional Pariwisata Nasional (TPPN) periode 2024-2025. Langkah ini merupakan bagian dari akselerasi implementasi Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP) ASEAN di Indonesia.
Faisal, Direktur Standarisasi Kompetensi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menjelaskan bahwa pembentukan Tim Profesional Pariwisata Nasional bertujuan untuk mempercepat terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang unggul dan berdaya saing global. Tim ini akan mengampu dua kelembagaan ASEAN, yakni National Tourism Professional Board (NTPB) dan Tourism Professional Certification Board (TPCB).
“NTPB dan TPCB memiliki tugas dalam mengimplementasikan standar kompetensi ASEAN di pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi,” ungkap Faisal.
Lebih lanjut Faisal menjelaskan bahwa MRA-TP ASEAN telah dideklarasikan sejak 2012, di mana para menteri pariwisata negara-negara ASEAN menyepakati penerapannya di masing-masing negara. Dalam MRA-TP ASEAN, terdapat sejumlah dokumen yang harus diimplementasikan, seperti 242 unit kompetensi ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP), kurikulum ASEAN Curriculum for Certification and Technical Vocational Education and Training (CITC), 242 modul toolbox untuk pendidikan dan pelatihan, 52 kualifikasi ASEAN, dan 32 okupasi ASEAN.
Nahdiana dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) Kemendikbud memaparkan bahwa pihaknya telah menerapkan kurikulum ASEAN CITC pada 21 SMK sejak 2019. Pada 2022, Kemendikbud juga menyusun 29 skema ASEAN untuk tiga bidang keahlian, seperti tata boga, tata busana, dan usaha perjalanan wisata.
Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, menegaskan bahwa implementasi MRA-TP ASEAN memberikan peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara-negara ASEAN dengan standar yang diakui secara regional. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi ancaman jika tenaga kerja asing masuk ke pasar Indonesia.
Dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Direktur Standardisasi Kompetensi Program Pelatihan Muh. Amir Syarifudin menyampaikan bahwa standar kompetensi yang diakui di Indonesia terdiri dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar khusus, dan standar internasional. Baru ada satu standar kompetensi internasional yang diadopsi, yaitu inisiatif dari Kemenparekraf dalam lingkup MRA-TP ASEAN.
Miftakul Azis, Anggota Komisaris Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), menambahkan bahwa BNSP berperan dalam menjamin mutu proses pendidikan, pelatihan vokasi, dan penerapan pendidikan serta pelatihan terkait MRA-TP ASEAN. BNSP telah mengembangkan 52 skema sertifikasi kualifikasi ASEAN dan 32 skema okupasi ASEAN yang akan diluncurkan.
Menurut Faisal, salah satu prioritas Tim Profesional Pariwisata Nasional adalah mengonsolidasikan data implementasi MRA-TP ASEAN yang saat ini masih tersebar di masing-masing kementerian dan asosiasi terkait. Selain itu, TPPN juga akan berupaya menambah okupasi ASEAN yang saat ini baru 32 dari total 230 okupasi yang ada. Tidak hanya berfokus pada hotel dan travel, TPPN juga akan mengembangkan bidang lain seperti MICE dan event.
Tim Profesional Pariwisata Nasional melibatkan 75 orang dari lintas kementerian, asosiasi profesi, dunia pendidikan, ASEAN master trainer, ASEAN master assessor, dan pelaku industri pariwisata. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat orkestrasi dalam peningkatan produktivitas dan memastikan tenaga kerja Indonesia dapat bergerak ke kawasan ASEAN dengan mendapatkan pengakuan regional.
Nia Niscaya menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam hal hospitality yang sudah melekat dalam DNA masyarakat Indonesia dari berbagai suku. Hal ini menjadi modal bagi Indonesia untuk mengeksplorasi tenaga kerja profesional di bidang pariwisata yang mampu bersaing di level ASEAN.
KOMENTAR
0