Sapta Nirwandar: “Dana Promosi Banyak, Tapi Turis Tak banyak”

Monday, 30 July 18 Venue
Sapta Nirwandar

Di era pemerintahan Joko Widodo, pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dana APBN yang dialokasikan untuk sektor pariwisata pun diperbesar, mencapai kurang lebih Rp3,7 triliun. Jumlah itu sangat besar apabila dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada pemerintahan sebelumnya. Namun, banyak yang mempertanyakan mengapa total kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa pariwisata yang diperoleh tak naik berlipat ganda?

Untuk menjawab itu, Majalah VENUE mewawancarai Sapta Nirwandar, tokoh turisme yang sempat menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011-2014). Berikut petikan hasil wawancara Bayu Hari Himawan (editor) dan Erwin Gumilar (fotografer) dengan Sapta Nirwandar beberapa waktu lalu.

Apa pendapat Anda tentang kebijakan pariwisata saat ini?

Pariwisata itu multiplier effect tinggi, itu satu sisi koinnya. Di sisi koin lainnya, dia harus didukung oleh multisektor. Nah, harmonisasi dan sinergi antar-dua sisi itu harus kuat. Di situ dibutuhkan leadership dan komunikasi yang baik.

Contoh konkretnya?
Pariwisata tidak bisa menyelesaikan masalah imigrasi, pelabuhan, kebutuhan listrik yang tak cukup untuk resor atau hotel, belum lagi problematika daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Jadi harus pintar-pintar bersinergi dengan stakeholder yang terkait dengan birokrasi. Belum lagi stakeholder yang berhubungan dengan industri (media, travel agent, hotel, organizer). Itu kan butuh sinergi.

Saat ini sudah terjadi sinergi dengan stakeholder?

Kalau saya lihat yang masih kurang adalah persoalan komunikasi ke stakeholder. Karena orang pariwisata itu harus rajin ‘hai-hai’. Tidak hanya komunikasi formal, melainkan juga non formal. Dalam hal pemasaran juga tidak bisa mengandalkan satu sisi. Kalau digital memang sudah jelas sekarang ini eranya. Tapi jangan lupa digital itu alat, sehingga butuh konten, paketnya, destinasinya, pelayanannya (manusianya).

Contoh konkretnya, branding Vietnam itu hampir tak terdengar. Dia itu diam. Tapi dia fokus pada beberapa hal, dia kasih selling promotion, destinasinya dan pelayanan juga bagus sehingga orang nyaman. Di samping itu dia mempunyai pricing policy yang menarik. Vietnam itu sudah 13 juta wisman, dan bahkan tahun ini targetnya 18 juta wisman. Padahal, dahulu itu dia di bawah 10 juta turis. Dan destinasi yang ditawarkan pun sama dengan Indonesia, yaitu alam, budaya, dan kuliner.  Jadi kita tak bisa hanya mengandalkan satu sisi (branding). Produk juga harus diperbaiki, dan mengemas produk-produk baru, jangan itu-itu saja.

BACA JUGA:   Video: Bisnis Umrah di Tengah Pandemi

Kalau Indonesia dibandingkan dengan Thailand ya jauh, karena sudah 33 juta wisman. Thailand itu kuat juga di MICE, selain leisure.

Anggaran untuk pariwisata saat ini jauh lebih besar, apakah hasilnya sesuai?

Jauh banget. Bisa berkali-kali lipat. Logikanya, hasilnya seharusnya juga jauh lebih besar. Tapi, kalau dilihat data yang ada, itu sebenarnya menurun. Data BPS Per Januari-April kunjungan wisman 4,97 juta (naik 13,83 persen). Tapi kalau kita lihat deskripsinya, pasar ASEAN lumayan, naik 28 persen. Tapi pasar lain di Asia banyak yang turun, Hong Kong turun 12 persen, Korea Selatan turun 17 persen, Tiongkok turun 5 persen, Taiwan turun 23 persen, Jepang turun 7,7 persen. Timur Tengah juga turun 12,8 persen, Australia juga turun 6 persen. Itu kan pemasok utama semua. Kalau Eropa memang ada kenaikan 2,3 persen. Dan hasil kunjungan saat ini kan merupakan hasil promosi tahun lalu.

Mengapa anggaran promosi besar, tapi kunjungan masih miskin?  

Ini berdasarkan laporan yang diterima, rating country branding Indonesia itu 47, sedangkan Thailand 68 dan Malaysia 85. Tapi kan jumlah turis mereka lebih besar, jadi apakah branding ini ada dampaknya?

Data BPS, tahun 2017 itu targetnya 15 juta wisman, tapi yang tercapai hanya 14 juta. Tahun 2016 targetnya 12 juta, tapi yang tercapai 11,5 juta. Data Bank Indonesia, tahun lalu yang datang itu bukan 14 juta, melainkan 12 juta (ini yang ada duitnya). Selisih itu dari lintas batas, cross border, itu yang tidak bawa duit.

BPS devisa pariwisata tahun 2017 berjumlah USD17 miliar. Kalau data BI, USD12,5 miliar. Jadi selisihnya jauh.  Itu data faktual. Jadi sekarang ini bahaya. Duit keluar banyak, yang datang tidak banyak.

Kebijakan terkait industri MICE?

Thailand kunjungan turis terbesar ke-9 di dunia. Tapi kalau dari perolehan devisanya, Thailand nomor 3 (USD49,9 miliar). Itu karena MICE-nya kuat. MICE itu kuat karena bisa diprediksi dan spending turisnya besar, USD3,000-5,000. Jadi ya itu, kalau mau memilih, ambil target yang berkualitas. Dan itu harus MICE karena koinnya besar.

Mungkin MICE dianggap tidak penting, mungkin karena tidak ada statistiknya. Tapi menurut saya MICE itu penting, karena memiliki 4 unsur (meeting, incentive travel, convention, exhibition). Sekarang direktorat itu hilang, padahal zaman kita berdarah-darah untuk bikin direktorat itu.

Kebijakan terkait dengan event dan festival?

BACA JUGA:   Melalui Buku, Sapta Nirwandar Dorong NTT Jadi Pariwisata Kelas Dunia

Tour de Singkarak (TdS) itu sempat populer. Karena ketika dibuat, kami lakukan dengan profesional. Itu dibuat pada tahun 2009 untuk recovery Sumbar pasca-gempa agar orang mau kembali datang.

Awalnya itu hanya 5 kabupaten/kota, kemudian dapat sambutan positif. Pertama karena sepeda sedang populer, kedua karena ada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat seperti jalan yang mulus. Karena untuk lintasan sepeda itu ada standarnya. Hadiah ketika itu juga lumayan, karena dapat banyak sponsor.

Singkatnya, TDS kemudian hampir menjadi milik semua kabupaten/kota, tinggal satu lagi, yaitu Mentawai (karena harus menyeberang laut). Kabupaten/kota itu hebatnya mau bidding untuk menjadi tempat start dan finish. Antar kabupaten/kota berkompetisi, dan itu menjadi dinamika positif untuk daerah.

Sekarang redup. Karena barangkali dianggap legasi yang lama, bukan yang baru. Meskipun duit banyak, tapi tidak bisa bikin baru, yang lama saja dibesarkan.

Pendapat Anda tentang keberadaan badan promosi pariwisata dan MICE?

Negara lain seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia ada badan khusus yang menanganinya. Itu harusnya ada di Indonesia. Itu partnership. Kelemahan pemerintah itu kan di birokrasi, kelambanan. Pemerintah memang tidak jualan, tapi bisa memfasilitasi orang jualan.

Dulu sebenarnya ada BPPI, tapi itu dimatikan juga. Padahal itu tertera di Undang-Undang, jadi bisa dibilang tidak melaksanakan UU. Itu sebenarnya lembaga yang didesain untuk menampung para stakeholder.

Semua tak bisa ditangani pemerintah. Pemerintah itu lebih ke regulasi, untuk mengatur pola bisnis agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Kemudian memfasilitasi melakukan koordinasi guna menciptakan sinergi di antara stakeholder. Karena pariwisata tidak bisa digarap sendiri, sifatnya multisektor.

Menurut Anda target 20 juta wisman pada 2019 akan tercapai?

Saya lihat target itu kan pemicu. Tapi harus dibarengi dengan upaya dan strategi untuk mencapainya. Jadi harus super jeli dan super kreatif. Kalau ditanya, ya nyata datanya seperti itu. Kemudian jika kita bandingkan dengan yang lain, misalnya Vietnam yang berani menargetkan 18 juta wisman (tahun ini), apa modalnya dia?

Kalau dibandingkan dengan Malaysia itu terlalu jauh. Saya pernah bertanya pada Mahathir Mohamad mengapa serius mengembangkan pariwisata? Jawaban sederhana. Ada tiga, dan saya masih ingat sampai sekarang. Pertama, orang berwisata itu membawa uang cash sehingga dia menggerakkan ekonomi rill. Kedua, tidak susah mendatangkan orang karena semua sudah dipersiapkan. Ketiga, banyak tenaga kerja yang terlibat.

BACA JUGA:   Bambang Sujatmiko, Presiden & CEO Aerofood ACS: "Bisnis Makanan Hingga Jasa Penatu"

Untuk mencapai target itu apa yang seharusnya dilakukan?

Setidaknya ada tujuhlah. Pertama, pariwisata butuh sinergi antar stakeholder (ada unsur pemerintah, daerah, pengusaha, media, akademisi). Kedua, aksesibilitasnya ditingkatkan. Contoh penerbangan sudah lumayan ke China, tapi kita tidak punya akses yang baik ke daerah Asia Selatan, seperti India dan Pakistan, padahal kita punya hubungan baik dengan mereka. Kemudian soal pelabuhan untuk bersandarnya kapal pesiar, itu kita juga belum ada. Selain belanja turis, kapal pesiar memberikan penghasilan tambahan, yaitu mengisi perbekalan mereka selama pelayaran, seperti makanan, bahan bakar minyak, dan sebagainya.

Keempat, kita harus berdayakan namanya atraksinya, produknya. Kita buat skala prioritas, mana yang cepat, mana yang untuk jangka panjang.

Kelima, MICE. Saya pernah pergi sebuah negara di Eropa, hotel yang biasa dijual USD1,000 dollar, dijual USD200. Tapi itu untuk conference, dan dijual ketika low season di bulan Januari. Itu harus dipetakan, sehingga bisa memberikan keuntungan untuk turis MICE. Singapura juga, dia membuat berbagai event untuk menarik wisatawan pada saat low. Dan ketika high season, ya dikurangi diskonnya.

Keenam, wisata minat khusus yang perlu juga digarap secara khusus, seperti golf, diving, sport tourism. Dan itu promosinya tidak bisa disatukan dalam brand Wonderful, komunitasnya berbeda. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh PNS, karena tidak semua PNS bisa diving atau main golf.

Ketujuh, ya tentu promosi. Dan saya setuju salah satu alatnya digital. Tapi cara lain juga harus dipikirkan, seperti buat integrated hard selling. Misalnya dengan Nike, kerja sama dengan mereka untuk setiap pembelian produk di atas Rp10 juta, dapat tiket pesawat ke Bali. Dan promosinya harus terintegrasi.

Di zaman now ini, tak bisa kalau tidak sinergi. Contohnya Korsel, yang promosinya memberikan gratis tiket pesawat ke Korsel untuk pembelian produk Samsung. Itu sebenarnya sama saja dengan diskon. Misalnya ponsel Samsung yang Rp10 juta, diskon 10 persen, itu kan bisa jadi 1 tiket ekonomi. Di sana turis pasti cari hotel, makan, belanja, dan lainnya. Ini kan kreativitas, harus dipikirkan, kalau tidak kita kalah dengan kompetitor.